Industri Jasa Keuangan Sumbagsel Tumbuh Stabil, Ini Sektor-Sektor Jadi Andalan

Sejalan dengan asuransi jiwa, di sektor asuransi umum juga mengalami penurunan akumulasi premi sebesar Rp114,01 Miliar atau 10,26 persen (yoy) dengan nilai klaim yang juga menurun sebesar Rp109,99 Miliar atau 32,89 persen (yoy).

Dalam satu tahun terakhir terjadi peningkatan pada aktivitas financial technology baik dari sisi lender ataupun borrower. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah rekening lender sebesar 103,65 persen (yoy) menjadi 30.648 rekening dan peningkatan jumlah rekening borrower sebesar 31,10 persen (yoy) menjadi 683.435 rekening pada September 2024.

Peningkatan jumlah rekening lender dan borrower tersebut, terdapat penurunan pada akumulasi penyaluran pinjaman kepada borrower sebesar 11,63 persen (yoy) menjadi Rp841,63 Miliar, dan akumulasi dana yang diberikan oleh lender sebesar 10,23 persen (yoy) menjadi Rp35,22 Miliar, dengan outstanding pinjaman per September 2024 sebesar Rp2,97 triliun.

Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

Berdasarkan data Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) per 30 November 2024, OJK telah menerima 767 pengaduan dari masyarakat di wilayah Sumbagsel, yang didominasi permasalahan di sektor Industri Keuangan Non Bank sebesar 57,63 persen.

Pengaduan tersebut, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan, baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong indikasi pelanggaran, dengan tingkat penyelesaian mencapai 86,96 persen, termasuk 4,65 persen penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Adapun yang menjadi pokok permasalahan utama yang dikeluhkan konsumen adalah mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), restrukturisasi, dan perilaku petugas penagihan, dengan produk layanan jasa keuangan yang digunakan terkait fasilitas kredit multiguna dan fintech pinjaman online multiguna.

Di sisi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK bersama 15 Kementerian/ Lembaga lainnya dalam forum Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online (pinjol) ilegal, termasuk dalam kegiatan pencegahan melalui kegiatan edukasi secara masif.

Di wilayah Sumbagsel, per November 2024, terdapat 2.703 layanan konsumen terkait aktivitas keuangan ilegal, didominasi keluhan terkait pinjol ilegal 95,26 persen, social enginering 2,63 persen, dan investasi ilegal 2,11 persen.

Baca Juga: HUT BRI ke-129, Insan Brilian Palembang Gelar Donor Darah dan Pemeriksa Kesehatan

Untuk pinjol ilegal, pokok permasalahan yang mendominasi adalah Perilaku Petugas Penagihan (61,56 persen), sedangkan pada aktivitas investasi ilegal permasalahan yang mendominasi adalah Fraud Eksternal yang disebabkan penipuan, pembobolan rekening, skimming, atau cyber crime (54,17 persen).

Adapun masyarakat yang paling banyak menyampaikan informasi terkait aktivitas pinjol ilegal adalah masyarakat Lampung, sedangkan informasi terkait investasi ilegal dan social engineering adalah masyarakat Sumatera Selatan.

Untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, per November 2024 telah dilaksanakan 153 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 32.742 orang peserta, dengan sasaran peserta didominasi Pelajar/Mahasiswa, Masyarakat Umum, dan Komunitas.

Kegiatan ini bersinergi juga dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, dan stakeholder lainnya melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Adapun untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah, selain kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) di Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan pemanenannya pada bulan Mei lalu, terdapat beberapa program kerja kemitraan strategis yang telah direalisasikan pada semester II tahun 2024 ini di wilayah Sumbagsel antara lain, pengembangan ekosistem keuangan inklusif (EKI) di pedesaan, bussiness matching khususnya di sektor prioritas seperti Kopi, Sawit, Pisang, dan produk lainnya, serta program akselerasi keuangan khususnya kepada disabilitas.