BEM Unsri Dilanda Krisis Kepercayaan Karena Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

SuaraSumsel.id - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Wakil Ketua BEM Universitas Sriwijaya (Unsri) telah mengguncang reputasi kampus. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan trauma bagi korban, tetapi juga memicu pertanyaan tentang sistem dan budaya organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi ternama di Sumsel ini.

Pihak BEM menyebarkan informasi telah melakukan pemecatan terhadap terduga pelaku, MFA. Namun tidak cukup demikian, publik pun berharap yang bersangkutan diberi sanksi hukum tegas .

Mantan Menko Pengembangan Mahasiswa BEM Unsri 2020 sekaligus juga peneliti sosial, Dimas Mahir Perkasa berpendapat apa yang terjadi di Unsri disebabkan karena dua hal. Pertama, karena pemilihan petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terdapat campur tangan pihak Rektorat.

"Dalam konteks BEM Unsri, skandal yang baru (kasus pelecehan seksual) tapi di kampus lain juga beragam terjadi penyelewenangan agenda BEM seperti kongkalikong yang ugal-ugalan dengan politisi dan pengusaha dan masih banyak lagi," ucapnya.

Baca Juga: Curhat Mahasiswi Unsri Bongkar Pelecehan oleh Oknum Petinggi BEM di Kampus

Dia pun mengajak untuk kembali mengevaluasi sistem organisasi kemahasiswaan saat ini.

"Bayangkan, mereka-mereka ini setelah lulus nanti, ada yang jadi DPR, ada yang jadi Kepala Daerah, ada yang jadi pengajar, ada yang jadi penegak hukum, dan lain-lain. Rasa-rasanya, misi untuk menciptakan alumni-alumni kampus yang terafiliasi dengan nilai-nilai kebaikan harus mulai digencarkan lagi," ucapnya

Dimas mengungkapkan sistem pemilihan dalam keorganisasi yang terjadi saat ini ternyata melahirkan fenomena minus di Unsri baik Ketua dan Wakil Ketua BEM Unsri yang lahir dari ikut campurnya birokrat kampus Unsri malah tersandung permasalahan etik.

"Ada yg jadi timses dalam Pilpres, dan yang terbaru, tersandung kasus Kekerasan Seksual -yang notabenenya tak pernah terjadi pada era Presiden Mahasiswa (Presma) / Ketua BEM dan pengurusnya yang murni lahir dari demokrasi mahasiswa (tanpa campur tangan rektorat)," ucapnya.

Karena itu, Dimas menekankan jika situasi ini mengindikasikan pemberi rekomendasi hendaknya juga bertanggung jawab.

Baca Juga: Kolaborasi Unib dan Unsri Ciptakan Sinergi untuk Pendidikan Tinggi

Penyebab kedua menurut ia, karena aktivitas keagamaan mahasiswa terjadi pergeseran di Unsri.