SuaraSumsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan menjalin kerjasama dalam mendukung transparansi dan inovasi antikorupsi.
Saat penandatangan tersebut, Pemprov Sumsel sempat menyinggung jika banjir yang terjadi di Palembang disebabkan karena korupsi.
Penandatanganan kerjasama tyang dilakukan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Selatan Rika Efianti.
Sekda Provinsi Sumatra Selatan Supriono mengatakan dirinya mendukung atas kolaborasi ini demi pengabdian untuk masyarakat.
Baca Juga: Kunker ke Sumsel, Jokowi Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Terjangkau
“Korupsi terjadi dimana-mana, kita harus membanjiri konten-konten pencegahan korupsi di media,” kata Supriono.
Ia mengungkap saat ini Palembang sedang dilanda banjir yang merupakan salah satu dampak dari praktik korupsi.
"Banjir dimana-mana karena deforestasi, karena ilegal mining, kita harus minta pertanggungjawaban kepada mereka para pelakunya,” ungkapnya.
Pemprov Sumsel juga berkomitmen dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. “Pemda proaktif dalam menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai instrumen pencegahan korupsi dengan pendampingan KPK," katanya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan memperkuat sinergi antar-lembaga pemerintah agar mampu menjawab tantangan dan memberikan layanan informasi kepada publik.
Baca Juga: Transisi Energi bukan Tantangan tapi Peluang Baru bagi Sumatera Selatan
“Kolaborasi ini untuk mendukung transparansi dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni dengan menyampaikan informasi kelembagaan melalui media yang dikelola untuk didiseminasikan secara lebih luas,” katanya.
Era globalisasi dan kompetisi yang semakin ketat ini, kolaborasi menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan bersama.
“Semoga komitmen ini tidak berhenti di hari ini saja, tapi juga jangka panjang, demi memberikan hak pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat,” ujarnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Jamin Prabowo Tak Langgar Aturan jika Ganti Capim KPK Bentukan Jokowi, Mahfud MD: Persoalannya Presiden Mau atau Tidak
-
Hitung Total Loss dan Real Cost, KPK Taksir Kerugian Negara di Kasus Taspen Capai Rp1 Triliun Lebih
-
Ogah Bongkar Ulang Capim KPK, Prabowo Ternyata Ikut Pilihan Jokowi
-
KPK Yakin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tak Kabur ke Luar Negeri, Ini Alasannya
-
'Ngilang' usai Tersangka, Dalih KPK Belum Tetapkan Paman Birin DPO: Takutnya Ganggu Penyidikan
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Juta RAM 8 GB Terbaik November 2024
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
Terkini
-
BRI Fellowship Journalism 2025: Beasiswa S2 Plus Pelatihan Keuangan untuk Jurnalis
-
LIVE Malam Ini! Debat Kedua Pilwalko Palembang: Siapa Punya Solusi Pembangunan?
-
Breaking News: Gedung PLN WS2JB Terbakar, Penyebab Masih Diselidiki
-
Leadership Camp GenBI: Bukan Cuma Pintar, Tapi Juga Kreatif dan Inspiratif
-
BRI Minta Nasabah untuk Tingkatkan Kewaspadaan dengan Edukasi