Respon Pemda di Sumsel Dikritik Sikapi Udara Berbahaya Pada Aktivitas Sekolah: Tak Sigap

SuaraSumsel.id - Pemerintah daerah atau Pemda di Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai lamban merespon kondisi udara yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan warganya. Respon lamban dapat dilihat dari tindakan yang diambil setelah asap tersebut kian menebal dan pekat menyelimuti Palembang

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Fadli meminta Disdik dapat cepat mengambil tindakan nan cepat pada situasi ini. "Situsi ini harus dapat tindakan nyata dari disdik,” ungkapnya, Jumat (29/9/2023).

Syaiful juga menyayangkan sikap dari Disdik yang masih menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPBD untuk mengambil keputusan meliburkan sekolah.

Disdik bisa segera bertindak bukan terus menerus melakukan kajian-kajian.

“Jadi, aku bilang jangan terlalu banyak kajian sekarang ini yang harus dilakukan adalah siswa mungkin diliburkan dulu, kajian berjalan. Kita lihat 1 minggu, kalau ternyata kemudian 1 minggu ini udara kita polusinya masih tinggi maka libur sekolah diteruskan. Tapi, jika sudah berkurang ISPU-nya maka sekolah dibuka lagi seperti itu,” sambung ia.

“Disdik ini menunggu rekomendasi dari Dinkes dan BPBD, kalau ada rekomendasi dari BPBD dan Dinkes untuk meliburkan sekolah maka sekolah akan diliburkan,” ucapnya melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com

Syaiful mengaku sudah menyampaikannya ke Disdik dan saat ini sedang dipelajari. 

“Betul (disdik) meminta rekomendasi dari dinkes. Aku sudah minta jangan sampai saling tunggu,” ujar politisi PKS ini.

Syaiful mengaku dalam waktu dekat akan memanggil Disdik, Dinkes, dan BPBD untuk membahas hal tersebut sehingga tidak berlarut-larut.

Baca Juga: H-3 Masa Jabatan Berakhir, Herman Deru-Mawardi Rombak Puluhan Pejabat Pemprov Sumsel

"Kalau memang bisa Senin, ya Senin ini jadwalnya biar ada action yang tepat untuk menindaklanjuti ISPU ini karena sudah berlarut-larut," ujarnya.

"Situasi Ini membahayakan karena ISPA tidak hanya menyerang anak-anak balita tapi juga orang tua. Menunggu pemerintah terlalu lama,” imbuh Syaiful.