Belasan Pejabat Pemprov Dan Pemkot Palembang Diperiksa Korupsi Pasar Cinde

SuaraSumsel.id - Penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi pembangunan pasar Cinde Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) terus berlanjut. Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumsel telah memeriksa sejumlah pejabat di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palembang.

Dari hasil peyelidikan yang dilakukan kejaksaan diketahui adanya dugaan indikasi korupsi dalam pembangunan pasar yang punya sejarah arsitektur khas tersebut.

Pada Rabu (23/8/2023), tim penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumsel memeriksa mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Palembang 2017-2018, sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi mangkraknya Pasar Cinde Palembang.

Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari membenarkan hal tersebut. “Hari ini penyidikan dugaan korupsi Pasal Cinde Palembang berlanjut, dengan memanggil dan memeriksa satu orang saksi tersebut,”  ujarnya melansir Sumselupdate.com-jaringan Suara.com.

Baca Juga: Kepulan Asap Pekat Menebal, Kebakaran Lahan Gambut di Sumsel Meluas

Diketahui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akhirnya resmi melakukan pemutusan kontrak pembangunan Pasar Cinde dengan PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde dengan nilai anggaran Rp330 miliar yang dilakukan sejak  Juni 2018.

Namun saat Pandemi Covid-19 melanda, pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde terbengkalai tanpa pekerjaan hingga saat ini. Awalnya pembangunan pasar ini ditujukan guna meningkatkan geliat ekonomi di kawasan integrasi  Light Rail Transit (LRT) Sumsel.

Sayangnya kekinian rencana pembangunan pasar Cinde itu tidak teralisasi, bahkan pembangunan hanya ditutup menggunakan dinding seng setinggi sekitar 2 meter ini terkunci rapat. Kondisi pasar Cinde ini pun makin sembrawut saat ini.