SuaraSumsel.id - Artis Helmi Yahya mencatat tiga kali pengalaman pada momen kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel). Sayangnya meski telah tiga kali menjadi calon kepala daerah namun Helmi Yahya tidak juga menggapai kemenangan.
Helmi Yahya sempat maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan tahun 2008, selain itu juga pernah menjadi calon bupati (Cabup) kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2011. Kekalahan juga kembali terjadi setelah saat Pilkada Ogan Ilir, pada 2016.
Hadir di podcast Deddy Corbuzier yang tayang pada Rabu (19/7/2023), Helmi Yahya mengungkapkan alasannya bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia menyebut membutuhkan waktu tiga bulan memastikan diri terjun ke dunia partai, yakni PSI. DIa pun sempat mengajak Giri untuk membahas hal apa yang perlu dilakukan membesarkan PSI. "Giri itu super star, saya simpati ada super star yang jobnya lagi besar, masuk ke dunia politik," aku Helmi Yahya.
Pada perbincangan dengan Deddy Corbuzier, Helmi pun sempat mengutip pernyataan tokoh Margaret Thatcher yang menyebutkan upaya serangan politik biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak punya program diunggulkan.
"Sementara program PSI itu bagus, yakni mengurangi korupsi, anti diskriminasi sampai BPJS gratis," kata Helmi.
Artis kelahiran Sumsel ini pun mengungkapkan jika perpolitikan di Indonesia berbiaya mahal. Awalnya Helmi mengungkapkan alasan PSI bertekad mengurangi tindakan korupsi.
Baru Helmi mengakui tiga kali kalah dalam Pemilihan Daerah (Pilkada) di Sumsel. Ia pun mengakui sangat paham penyebab ketiga kali kekalahan, ia mencoba tidak mau money politik (politik uang).
"Saya paham betul, kenapa saya kalah," aku Helmi di podcast tersebut.
Baca Juga: Film Dokumenter Anna Kumari, Jejak Langkah Maestro Tari Sumsel Nan Ciptakan Puluhan Tarian
Sehingga Helmi pun mengkritik, watak masyarakat yang sebenarnya juga melakukan 'korupsi' kecil-kecilan saat Pemilu.
Watak yang tidak mau memilih orang baik hanya karena tidak memberikannya uang saat kampaye.
"Anda (warga) juga yang memulai korupsi, jadi jangan komplain misalnya ada bupati yang masih banyak jalan rusaknya," tuding Helmi.
Mantan Dirut TVRI ini pun membeberkan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK yang menyebutkan jika kebutuhan membeli partai di kabupaten kecil di Indonesia mencapai Rp25 miliar.
"Wakil ketua KPK itu adik kelas saya. KPK menyebut untuk kabupaten kecil saja, beli perahu habis Rp25 miliar. Itu di kabupaten kecil. Jadi bisa menghabiskan Rp 50 - Rp 60 miliar untuk jadi Bupati. Itu pun belum tentu menang," beber Helmi.
Dia pun mengajak Deddy Corbuzier untuk berfikir kritis dengan logika pertanyaan, apakah ada orang yang legowo mengeluarkan uang puluhan miliar untuk tidak mengembalikan modal politiknya tersebut.
Tag
Berita Terkait
-
Sriwijaya FC Diminta Berlaga Tanpa Pemain Asing, Ini Alasan APPI
-
Libur Tahun Baru Hijriah, 28 Kepala Keluarga di Palembang Kehilangan Rumah Karena Terbakar
-
Gelapkan Uang Rp 215 Juta, Kacab Distributor Oppo di Prabumulih Masuk DPO
-
Film Dokumenter Anna Kumari, Jejak Langkah Maestro Tari Sumsel Nan Ciptakan Puluhan Tarian
-
Kurir Sabu 115 Kilogram di Palembang Dituntut Hukuman Mati
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Mahasiswa Kemah di Kantor Gubernur Sumsel saat Sumpah Pemuda, Desak Transparansi Anggaran Karhutla
-
Sopir Logistik Diminta Setop Masuk Empat Lawang, Ada Cerita Perampokan Pukul 05.00 WIB
-
PBB IGM Palembang Menunggak Rp2,33 Miliar, Bapenda dan Yayasan Beda Pandangan soal Status Nirlaba
-
438 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Siapa Menghitung Kerugian Perempuan dan Anak akibat Karhutla?
-
Edison Didakwa Terima Rp4,67 Miliar dalam Kasus Smart Board, Jaksa Ungkap Dugaan Transaksi Bertahap