Waspada Kibul Parpol Terhadap Transpuan di Tahun Politik

“Jadi kalau saya sendiri sangat menerima mereka dalam tanda kutip membantu kesejahteraan ekonomi, tapi kalau untuk pengakuan terhadap gaya hidup mereka sebagai transgender yang tentunya bertolak belakang dengan ajaran agama, adat dan norma yang selama ini tumbuh di Indonesia jadi masih sangat sulit untuk dibenarkan,” akunya.

Pancasila sebagai ideologi dan pedoman negara Indonesia, David juga mengatakan apabila perilaku dan orientasi seksual yang terjadi pada transpuan sangat bertentangan, “Pada sila pertama Pancasila disebutkan Ketuhanan yang Maha Esa, sepemahaman saya agama jelas menentang ini dan artinya apapun ketentuan dan aturan Tuhan dalam suatu agama harus dijalankan dengan baik dan tidak boleh ditentang, antara Pancasila dan Agama ini sangat erat korelasinya, ini pandangan saya pribadi ya. Tapi kalau bahas soal legalitasnya secara luas saya tidak berani berkata lebih lanjut,” ujarnya.

Hal ini juga dia katakan berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Empat Lawang sekaligus Sekretaris DPRD Sumsel yang mengatakan belum pernah ada desakan dari transpuan atas pengakuan perilaku mereka, melain mereka hanya meminta agar kebutuhan perekonomian mereka dapat terpenuhi sebagai warga negara.

Dia juga membantah bahwa Partai Golkar hanya menjadikan transpuan sebagai objek kampanye setiap kali memasuki tahun politik, sebab sampai saat ini Golkar masih terus mendengarkan aspirasi transpuan layaknya masyarakat pada umumnya, bahkan Golkar juga terus mengedukasi kelompok transpuan dalam mengembangkan kapasitas diri agar dapat lebih mandiri dalam menjalani usaha mereka.

Baca Juga: Gelar Zikir Akbar di Sumsel, Airlangga Hartanto: Semua Partai Ingin Berkomunikasi Dengan Golkar

“Selama mereka hadir sebagai warga negara yang memperjuangkan perekonomian kami akan fasilitasi, tapi kalau berbicara soal legalitasnya kami masih belum bisa kasih jawaban lebih. Sebab ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kami tetap akan berkolaborasi dengan transpuan dan memastikan diskriminasi dari masyarakat berkurang, contohnya sekarang tidak sedikit warga yang menggunakan jasa salon transpuan kan?” pungkasnya.

Praktik Diskriminasi Parpol Terhadap Transpuan Tak Berkurang Pasca Kampanye

Rentannya keterlibatan transpuan yang menjadi objek kampanye parpol di Sumatera Selatan (Sumsel) turut dikomentari pengamat politik dan sosial di Sumsel Bagindo Togar, yang menilai sikap kemayu, centil, ganjen dan ramai yang selalu melekat pada diri kebanyakan transpuan menjadi alasan utama bagi sejumlah parpol untuk memanfaatkannya.

Menurutnya di dalam dinamika politik segala sesuatu yang terjadi tentu ada rupa dan harga yang harus dibayar, begitu pula lah yang menjadi materi utama yang selalu dibawa dalam agenda besar kampanye. Partai politik tidak hanya memanfaatkan keunikan dari diri transpuan saja, akan tetapi isu marjinal memang masih menjadi pembahasan panjang yang terus diangkat oleh rata-rata parpol dengan membangun narasi seolah-olah mereka begitu peduli dengan kelompok-kelompok tersebut.

Padahal realitanya parpol hanya menjadikan kelompok transpuan sebagai objek kampanye tanpa memberikan garis tegas kepada publik agar praktik diskriminasi terhadap kelompok ini dapat berkurang atau bahkan dihilangkan. Sehingga parpol dinilai gagal dalam mengedukasi publik agar berhenti melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kehidupan transpuan dalam bentuk apapun itu.

Baca Juga: Pemilu Dipastikan Derek Inflasi Sumsel, Perlu Langkah Antisipasi

“Kelompok marjinal ini mereka (parpol)  pakai sebagai simbolisasi, mereka akan memanfaatkan keunikan, ketidakberdayaan, dan kesedihan untuk dibawa sebagai bahan kampanye, terkadang kelompok ini bisa dilibatkan langsung, di sanalah parpol ini bersikap ramah dengan transpuan, diberi janji. Tapi setelah jadi, mereka lupa,” katanya saat dihubungi melalui panggilan Suara, Minggu (29/1/2023)

Tidak hanya berhenti sampai disitu, nihilnya aturan tertulis yang menyebutkan bahwa kegiatan kampanye demikian tidak masuk dalam kategori hukum apapun, membuat akhirnya parpol dan caleg terus menggelorakan model kampanye seperti itu dengan tujuan untuk menarik lebih banyak simpatisan yang menganggap partai tersebut begitu merakyat dan mendukung ketidakseimbangan hak warga negara yang sejatinya terus terjadi berulang-ulang di Indonesia.

“Kalau berdasarkan aturannya kan mereka hanya dilarang melakukan kampanye di rumah ibadah dan tempat-tempat pendidikan kan, tapi kalau aturan tidak boleh melibatkan kampanye itu tidak ada, ini semua soal kesepakatan. Sehingga ini membuat mereka lebih leluasa. Bahkan minimnya pemahaman transpuan soal politik juga menjadi alasan lain, jadi kena semua kalau begini kan?” terangnya.

Hal ini membuktikan bahwa aspek moral dalam politik masih sangat jarang menjadi perhatian bagi parpol yang dianggap lebih mementingkan eksistensi, dengan demikian Bagindo mengaku tidak heran apabila banyak sekali transpuan yang tertipu dengan janji-janji partai yang katanya akan membentuk kebijakan-kebijakan pro kebebasan bagi mereka.

“Aspek moral politik itu belum menjadi tujuan utama. Meskipun aspek moral itu ada dalam tujuan-tujuan politik itu sendiri, akan tetapi pada prosesnya itu tidak terwujud dengan baik,” ucap dia.

Berdasarkan sejarahnya, Bagindo menceritakan kembali awal mula taktik kampanye seperti ini mulai dilakukan parpol di Indonesia, perebutan citra serta label partai yang mengedepankan kepentingan rakyat kecil memang sudah berlaku sejak awal revolusi, yang di mana peralihan masa-masa kepemimpinan orde baru menjadi demokrasi, lalu dimanfaatkan oleh partai yang eksis di zaman itu.