SuaraSumsel.id - Dua bayi di Sumatera Selatan (Sumsel) sengaja ditinggalkan (dibuang) orang tua karena desakan ekonomi dinilai Pengamat Sosial perlu mengoreksi program pemerintah.
Pengamat Sosial dan Politik Sumsel Bagindo Togar Butar-Butar menilai kondisi tersebut sebagai gambaran miris di Provinsi Sumatera Selatan.
“Kalau kita lihat, ini merupakan suatu kondisi yang miris. Yang dimana mereka membuang bayinya karena alasan ekonomi yang mereka tidak mampu untuk merawat anaknya karena tidak ada biaya, bukan karena hasil hubungan gelap,” kata Bagindo saat dikonfirmasi via telepon pada Kamis, (29/9/22) kemarin.
Hal ini juga mejadi cerminan jika Pemerintah menyelesaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Jelang Pemuktahiran Data, Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di Sumsel Capai 5 Juta
“Dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam mengurus permasalahan ekonomi keluarga di lingkungan masyarakat. Kasus buang anak ini menjadi bukti kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam mengurus kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah dinilai tidak melakukan monitoring kondisi masyarakatnya, seperti melakukan pendataan ulang dalam menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang memang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau tidak tepat sasaran itu artinya datanya bisa saja tidak masuk. Nah disini apa yang kurang? Kalau masalah administrasi maka tolong lah dibantu untuk administrasi. Itulah peran perangkat desa seperti RT, RW dan perangkag desa lainnya, untuk menyediakan layanan bantuan kepada masyarajat miskin,” jelasnya.
Selain dari itu, kasus buang bayi karena alasan ekonomi yang sulit juga banyak terjadi karena kurangnya kepedulian warga sekitar dan tetangga.
“Kalau tidak saling bantu dan peduli, artinya bahwa di masyarakat juga tingkat kepedulian sosialnya juga sudah rendah. Mereka seperti merasa bahwa tidak ada yang bisa membantu kondisi mereka yang sedang terjepit atau kesulitan ekonomi,” tambah dia.
Baca Juga: Serangan Beruang Ke Pemukiman Warga di Pagar Alam Sumsel Disebut BKSDA Karena Musim Durian
“Pemerintah seharusnya malu dengan kejadian ini, saya saja yang baca beritanya merasa miris sekali. Ini jadi momen untuk belajar baik dari dua Kabupaten tersebut maupun kabupaten lainnya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, karena sangat menyedihkan di mana program KB, program ibu hamil di posyandu dari BKKBN di tingkat Kota/Kabupaten harus terus disosialisasikan,” tutupnya
Kontributor: Siti Umnah.
Berita Terkait
-
Kasus Bikin Konten Rendang Hilang, Polisi Periksa Pelapor Willie Salim
-
Gubernur Herman Deru Buka Rakor Forkopimda Se-Sumsel
-
Gercep Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Herman Deru Cek Jalur Tol Alternatif Palembang-Betung
-
Jejak Pendidikan Umi Hartati: Sarjana Ekonomi hingga Ketua Komisi yang Ditahan KPK
-
Dijerat OTT KPK, Ini Daftar Kekayaan Miliaran Umi Hartati yang Jadi Sorotan
Tag
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
Lebaran Berdarah, Tukang Parkir Kritis Ditusuk 7 Kali Pengunjung Club DA 41 Palembang
-
Kronologi Siswi SD Hilang 2 Hari, Ditemukan Dicabuli di Hotel Palembang
-
Wisata Maut di Ogan Ilir: Speedboat Terbalik Lagi, 'Tak Basah Tak Bayar'
-
Baru Kenal, Pemuda 19 Tahun Tega Cabuli Siswi SD di Hotel Melati Palembang
-
Ritel Hingga Perkebunan, Puluhan Perusahaan di Sumsel Tak Cairkan THR