Scroll untuk membaca artikel
Wakos Reza Gautama
Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:45 WIB
Ilustrasi Ferry Mursyidan Baldan. Istri Ferry Mursyidan Baldan jadi tersangka penggelapa saham. [Suara.com/Ria Rizki]

SuaraSumsel.id - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga orang petinggi PT Rantau Utama Bhakti Sumatera (RUBS) sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan saham perusahaan batu bara.

Diketahui PT RUBS merupakan perusahaan batu bara yang berada di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel).

"Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti serta hasil gelar perkara, telah diperoleh bukti menentukan tersangka dalam penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Jumat (12/8/2022).

Ia menyebutkan, para tersangka yang ditetapkan polisi yakni Hanifah Husein (HH), istri mantan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Kemudian dua tersangka lain yakni Wilson Widjadja (WW) dan Polana Bob Fransiscus (PBF).

Baca Juga: Penjagaan di MK Disebut Lebay, BPN: Kawat Berduri, Atau Mau Jualan Kawat?

Penetapan tersangka ini berdasarkan surat ketetapan dengan Nomor S.Tap/97/VIII/RES.1.11./2021/Ditipideksus.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan yaitu Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris dan Direksi lain PT Utama Bhakti Sumatera mengalihkan saham milik pelapor selaku pemilik PT Batu bara Lahat.

Para tersangka memindahkan saham pelapor menjadi milik PT Rantai Bhakti Utama Sumatera dan PT Rantau Panjang Utama Bhakti tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemegang saham PT Batu bara Lahat.

Ketiganya disangkakan dengan pasal 372 KUHP dan 374 KUHP. Penetapan tersangka ini diawali Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik/415N/Res.1.11./2021/Dittipideksus,tanggal 3 Mei 2021.

Dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: R/182N/RES.1 .11./2021 /Dittipideksus, tanggal 5 Mei 2021. Dan diakhiri dengan gelar perkara tanggal 10 Agustus 2021. (ANTARA)

Baca Juga: Kubu Prabowo: Pemindahan Ibu Kota Negara Program Ecek-ecek Jokowi

Load More