PDIP Ingatkan Kader, Agenda Pilpres Kewenangan Ketum Megawati Sukarnoputri

SuaraSumsel.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh kader partai jika penentuan kandidat berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena itu, kader jangan sampai tak terbawa arus capres dan cawapres Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

"Kami ingatkan pilpres kewenangan Ibu Ketua Umum. Yang kita lakukan adalah gerak ke bawah, pergerakan ke rakyat membantu rakyat. Dalam demokrasi substansial, ketika kita kerja dan menjawab permasalahan rakyat otomatis elektoral kita naik. Kalau elektoral hanya berfungsi pencitraan, itu sifatnya semu," kata Hasto saat memberikan pengarahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa.

Dia pun menegaskan capres dan cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi namun memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan.

"Karenanya kita perkuat konsolidasi sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres dan cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah," ujar Hasto di hadapan peserta bimtek.

Baca Juga: Hewan Layak Kurban, Sumsel Wajibkan Surat Keterangan Sehat Hewan

Semua kader PDIP diajarkan ketaatan dan etika politik. Maka itu, PDIP berkomitmen mendukung Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin hingga akhir tahun 2024.

"Itulah skala prioritas. Bagaimana kepala daerah, DPR, DPRD kita, semua bekerja keras di sisa waktu pemerintahan agar kepemimpinan Presiden Jokowi mampu membuat 'legacy'," tegas Hasto.

"Kalau kader ditanyai siapa yang akan menjadi capres dan cawapresnya di 2024 agar menjawab bahwa yang lebih penting adalah bangsa Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus ditangani. Itu hanya bisa dijawab dengan membangun kepemimpinan Indonesia di seluruh aspek kehidupan," katanya.

"Jangan mudah terbawa arus. Komando akan diberikan Ibu Ketua Umum. Dan ketika komando diberikan, maka seluruh elemen partai bergerak dalam satu rampak barisan dalam optimisme memenangkan Pemilu 2024, membuat 'hattrick' saudara-saudara sekalian," jelas Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan bimtek digelar untuk memperkuat konsolidasi struktural menuju Pemilu dan Pilpres 2024.

Baca Juga: Isu Pemekaran Sumsel Kembali Mencuat, Diusulkan Bentuk Kabupaten Gelumbang

"Kita perkuat kualifikasi kepemimpinan kader PDIP, agar di tahun penentuan ini menjadi parpol yang semakin terpimpin ideologinya dan mengandalkan kekuatan kolektif bukan orang per orang," kata Hasto.

Acara pembukaan digelar dengan protokol kepartaian yang melibatkan Purna Paskibraka Angkatan 2021 yang Ketua Pembinanya adalah Megawati. Turut mendampingi Wasekjen Bidang Pemerintahan Umum Arif Wibowo dan Wasekjen Bidang Internal Utut Adianto, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat serta Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani.

Lebih dari 3.000 orang anggota dewan tingkat provinsi dan kota dari partai itu mengikuti acara yang dibuka Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan konsolidasi partai adalah jawaban PDIP untuk mewujudkan jati diri sebagai kekuatan kolektif dan bergotong royong.

"Berpolitik bagi PDIP memiliki tanggung jawab besar pada masa depan bangsa dan negara," tuturnya.

Hasto lalu berbicara panjang soal geopolitik Soekarno. Menurutnya, kepemimpinan geopolitik Indonesia harus digelorakan kembali.

Hal itu, tambah dia, cukup penting karena moralitas sering terkendala dengan hal remeh temeh dan transaksional. Demokrasi bukan lagi dilakukan demi kepentingan yang substansial.

"Namun demokrasi yang rawan di penetrasi kekuatan kapitalisme global ingin menguasai Indonesia kembali lewat jalur politik yang dilakukan melalui demokrasi  bersifat elektoral dan transaksional," katanya.

Dia menambahkan kader PDIP tak boleh berada di zona nyaman meskipun hasil survei menempatkan elektabilitas partai di tempat teratas karena setiap saat bisa berubah.

"Yang tidak boleh berubah adalah spirit turun ke masyarakat karena kemenangan itu diperoleh dengan pergerakan dengan rakyat, bukan dengan mobilisasi di tingkat elite. Maka kita akan selalu memiliki instrumen kerakyatan," kata Hasto di hadapan ribuan kader. (ANTARA)