Mahasiswa Mulai Memadati Kawasan Simpang Lima DPRD Sumsel, Datang Berkonvoi

SuaraSumsel.id - Para mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah ) Palembang, Sumatera Selatan mulai berdatangan dengan melakukan konvoi berkendaraan.

Dengan memakai baju almamater, ratusan mahasiswa menggunakan sepeda motor menuju kantor DPRD Provinsi Sumsel, Senin (11/4/2022)

Melansir Sumselupdate.com-jaringan Suara.com, mereka melintasi jalan Kapten A Rivai Palembang. Kehadiran mereka yang berkonvoi ini pun dikawal mobil polisi menuju kantor DPRD Sumsel.

Sementara dari kampus UMP Palembang, juga mulai datang dengan berkonvoi kendaraan bermotor.

Baca Juga: 1.900 Personel Polda Sumsel Kawal Demonstrasi Mahasiswa di Palembang Hari Ini

Tuntutan mereka cenderung sama, yakni menolak penundaan Pemilu 2024, serta perpanjangan masa jabatan Presiden serta menolak kenaikan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM) serta menolak PPN naik 11 persen.

Di Palembang, ada lima kelompok aksi mahasiswa dengan titik tuju ke DPRD Sumsel, yang mulai bergerak dari kampung UIN Raden Fatah Palembang dan kampus Muhammadiyah Palembang.

Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu menolak kenaikan haga bahan pokok, bahan bakar minyak, dan menolak pemindahan IKN Nusantara.

Rencana aksi lainnya juga dari BEM Nusantara yang bermula dari lapangan UIN Raden Fatah Palembang dengan tuntutan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, harga barang pokok, dan PPN sebanyak 11 persen.

kelompok aksi lainnya, yakni dari Cipayung Plus kota Palembang dengan titik kumpul di kantor Gubernur Sumsel. Tuntutannya pun mirip aksi mahasiswa lainnya, yakni menolak penundaan Pemilu 2024, serta kenaikan harga bahan pokok, sekaligus usut tuntas dan Segera Copot Oknum Menteri yang terlibat dalam pengusulan 3 periode jabatan presiden.

Baca Juga: Mahasiswa Kompak Minta Izin Kuliah 4 SKS Demonstrasi di DPRD Sumsel, Warek UIN Raden Fatah: Kami Tak Bisa Melarang

Tuntutan lainnya, menolak pemindahan IKN Nusantara, sekaligus menolak kriminalisasi aktivias.

 Kelompok keempat yakni perkumpulan gerakan kebangsaan DPW PGK Sumsel dan DPD PGK Kota Palembang, pelaksanaan aksi juga menuju ke gedung DPRD Sumsel,  dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, mendesak Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, mendesak pemerintahan Memberikan Jaminan Kesediaan Barang-Barang Pokok Bagi Masyarakat, sekaligus membatalkan Omnibus Law.

Ada juga rencana aksi aliansi mahasiswa se Sumsel dengan tujuan DPRD Sumsel, dengan isu tuntutan yakni menolak Penundaan Pemilu 2024 serta menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Tiga agar diusut tuntas dan segera dicopot.