Ironi Perkebunan Sawit di Sumsel: Kaya Cuan, Minim Perlindungan Buruh Perempuan

"Termasuk bagaimana adanya keberadaan rumah perlindungan pekerja perempuan, atau komite gender. Keberadaan komite gender bisa menjadi upaya agar praktek-praktek kekerasan atau pelecehan di perusahaan dapat dicegah. Dengan adaya serikat kerja, menjadi motor penggerak, para pekerja bersama-sama menyuarakan hak-haknya," harap Reti.

Komite gender pun diharapkan bisa diisi oleh pekerja-pekerja perempuan. Dengan demikian, komite gender akan lebih maksimal menyuarakan hak-hak pekerja perempuan, seperti adanya hak haid, menyusui, melahirkan dan hak-hak perempuan lainnya.

Keberadaan komite gender sendiri, harapannya bisa merangkul seluruh pekerja perempuan. Karena dalam kesepakatan ILO sendiri, tidak ada pembagian perlindungan pekerja berdasarkan status. "Seluruh pekerja harus dilindungi, baik yang  berstatus buruh harian lepas," harapnya.

Dengan adanya komite gender di perusahaan perkebunan sawit, Reti pun mengharapkan, akan mampu menjalankan peran dengan maksimal. "ILO mendorong bagaimana praktik baik ini bisa dicontoh, perusahaan yang belum melaksanakan bisa segera mengikuti dan yang telah terbentuk, harapannya tidak hanya menjadi pencapaian di atas kertas, namun ada aksi bersama dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor perkebunan," imbuhnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) juga optimis, akan kerja bersama dalam menjawab permasalahan perlindungan pekerja sawit perempuan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI, Sumarjono mengungkapkan, komoditas sawit makin memperlihatkan pencapaian positif, saat ini.
 
Kontribusi pada nilai ekspor yang terus meningkat, dari 11-13 persen menjadi 17 persen-18 persen. Meski dalam perjalanannya, sawit Indonesia kerap diterpa isu negatif.
 
“Saya lebih optimis, soal perlindungan pekerja perempuan ini. Butuh kolaborasi untuk menjawabnya. Tidak hanya pekerja, serikat pekerja, termasuk pengusaha, asosiasi pengusaha, pemerintah baik pusat dan daerah, bersama-sama,” ujar Sumarjono pada Suara.com belum lama ini.
 
Terdapat enam pekerjaan rumah di sektor perkebunan sawit saat ini, yakni perlindungan pekerja perempuan, upah, pekerja anak-anak dan perempuan, keselamatan kerja dan pengawasan pemerintah.
 
“GAPKI telah mengeluarkan sebuah panduan praktis dan praktik baik yang dipergunakan oleh para anggota, mengenai komitmen, organisasi, kolaborasi, komunitas, hingga keterwakilan perempuan, perlindungan kesehatan, dan fasilitas perlindungan anak-anak,” ujarnya.
 
Di Sumsel sendiri, GAPKI baru beranggotakan 80 perusahaan sawit dari lebih dari ratusan perusahaan sawit yang beroperasional. Dari anggota-anggota GAPKI pun, telah ada yang berhasil menerapkan praktik baik ini, seperti halnya PT Austindo Nusantara Jaya TBK.
 
Dalam seminar peringatan Hari Perempuan Indonesia (8/3/2022), perwakilan PT. Austindo Nusantara Jaya TBK atau ANJ, Adhika Mandr Karuna menjelaskan jika perusahaannya telah berkomitmen dalam perlindungan pekerja perempuan.
 
“Komitmen di antaranya kesetaraan gender, kesetaraan kesempatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan, pelayanan kesehatan perempuan dan pengasuhan anak,” ujar Andhika.
 
Di perusahaan yang juga memiliki wilayah kerja di Sumsel ini, menerapkan mekanisme perlindungan pekerja perempuan dengan pembentukan komite gender dan perlindungan anak di setiap lokasi yang melapor pada General Manajer (GM) estate setempat.
 
Selain itu, juga tersedia jalur ANJ Value Champion di setiap lokasi operasi. Para Value Champion ini melaporkan kepada dua komisaris setiap bulan mengenai situasi pekerja.
 
“Tersedia juga mekanisme keluh kesah karyawan yang dilengkapi log book dan dimonitor setiap saat. Tersedia whistle blowing sistem, yakni pelaporan yang dirahasiakan. Pelaporan ini, jika ada orang yang enggan menyampaikan secara langsung. Di perusahaan, perlindungan pekerja perempuan dilakukan menyeluruh, karena di perusahaan, sudah tidak ada lagi yang berstatus pekerja buruh lepas,” terang Andhika.
 
 

Tulisan ini adalah karya jurnalistik pada program Fellowship yang dilaksanakan oleh AJI Indonesia bekerjasama dengan International Labour Organization ( ILO).