SuaraSumsel.id - Mencapai 80 persen petani sawit disebut menjadi bagian dari anggota Nahdlatul Ulama atau NU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di hadapan menteri Airlangga Hartanto, menegaskan jika mayoritas petani sawit di Sumatera, dari Aceh hingga Lampung merupakan warga NU.
“Oleh karena itu, PBNU mendukung program bantuan tanam sawit," kata Gus Yahya melansir dari ANTARA.
Gus Yahya menjelaskan, bantuan kepada petani sawit merupakan salah satu serangkaian kerja sama NU dengan Pemerintah dari berbagai kementerian.
NU sudah bekerja sama program kampung nelayan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian BUMN.
“PBNU ingin membantu Pemerintah agar bisa diperankan dalam program-program yang bersentuhan langsung kepada rakyat,” katanya.
Di kesempatan memberikan arahan kepada 600 peserta Halaqah Lingkungan Hidup, Temu UKMK dan Petani Sawit Harlah Ke-99 NU Wilayah Barat di Palembang Sumatera Selatan, Wakil Ketua PBNU Nasron Wahid mengatakan petani kelapa sawit hampir 80 persen adalah anggota NU.
"Maka, wajib bagi pengurus NU untuk mengurusi warganya yang hidup dari kelapa sawit," ujarnya Kamis (3/3/2022).
"Setiap satu MWC akan ada satu koperasi petani sawit NU," sampainya dihadapan 600 anggota dari 10 pengurus wilayah NU dan 99 pengurus cabang NU se Sumatera.
Nasron berkeyakinan kalau setiap koperasi petani sawit NU nantinya mampu mengorganisir 500 hektar kelapa sawit. Dia mencotohkan pada koperasi MWC NU Kecamatan Rambang, Muara Enim Sumsel.
Baca Juga: Langkah Pemprov Sumsel Menjaga Regenerasi Perajin Kain Songket Palembang
"Mereka mengelola 370 hektar sawit dan mendapatkan bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari pemerintah satu hektarnya sebesar Rp30 juta rupiah," lanjut dia.
Karena itu Nasron menganggap kalau MWC Kecamatan Rambang telah berhasil mengurusi petani sawit NU dan mengajukan replanting ke pemerintah.
Tak hanya itu, kata Nasron, PBNU juga menargetkan setiap MWC NU di Pulau Sumatera minimal mendapatkan seratus hektar hutan sosial.
"Di pulau sumatera ada sekitar dua juta hektar hutan yang akan diubah statusnya oleh pemerintah menjadi hutan sosial dan diserahkan ke warga sekitar untuk kepentingan produktif," katanya.
"Target PBNU akan diajarkan bagaimana caranya satu mwc di lingkungan NU di Pulau Sumatera minimal mendapatkan 100 hektar," imbuh dia.
"Mulai Jumat (4/3) sampai Sabtu (5/3) akan kami ajarkan peserta semuanya bisa mendapatkan cara mencapai target tersebut," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Menko Airlangga Hartarto dan Ketum PBNU Gus Yahya Pimpin Replanting Sawit, Gus Yahya: Semoga Jadi Atasan Menteri
-
Gus Yahya Doakan Airlangga Hartarto Naik Kelas Jadi Atasan Menteri
-
Di Hadapan Petani, Ketum PBNU Gus Yahya Doakan Airlangga Hartarto Jadi Presiden
-
Wakil Wali Kota Palembang Imbau Warga tak Borong Minyak Goreng
-
Langkah Pemprov Sumsel Menjaga Regenerasi Perajin Kain Songket Palembang
Terpopuler
- Prabowo Mau Gratiskan Pendidikan SD hingga Universitas Negeri, Dananya dari Uang Korupsi
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Viral Video Ulama Houthi Serukan Serangan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
- 6 HP Samsung Terbaik 2026! Mulai dari Kelas Flagship Hingga Entry-level
- Viral Foto Duduk Bareng, Terungkap 6 Momen Kedekatan Gubernur Sherly dan Ahmad Luthfi
Pilihan
-
Emil Audero dan 5 Pemain Tinggalkan Rayo Vallecano
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
Terkini
-
Bara dari Bumi, Jalan Menuju Kedaulatan Energi
-
BRI Salurkan KPP Rp427,5 Miliar untuk Perkuat Akses Pembiayaan Perumahan
-
Nikmati Diskon 25% Produk Jus Buah Boost Pakai Promo BRI Kartu Kredit
-
Gugatan 25 Media di Palembang Tak Dapat Diterima, Hakim Nilai Perkara Prematur
-
Agus Rizal Divonis 1 Tahun 4 Bulan, Korupsi Perkimtan Palembang Rugikan Negara Rp1,68 Miliar