Di Hadapan Petani, Ketum PBNU Gus Yahya Doakan Airlangga Hartarto Jadi Presiden

SuaraSumsel.id - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mendoakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi Presiden RI.

Doa Gus Yahya untuk Airlangga Hartarto itu diucapkan saat acara temu tani sekaligus penanaman peremajaan sawit rakyat (PSR) di Desa Kencana Mulya, Kecamatan Rambang, Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat (4/3/2022).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Harlah Ke-99 NU (kalender Hijriyah) untuk wilayah Indonesia Barat dengan bertema “Lestari Alamnya, Sejahtera Petaninya”. Tema itu menjadi payung untuk menyukseskan program PBNU menggerakkan potensi ekonomi berbasis sawit.

“Kalau sekarang beliau masih Menko bidang Perekonomian, Insya Allah saya doakan di masa mendatang naik kelas menjadi atasannya menteri,” kata Gus Yahya.

Baca Juga: Ketum PBNU Bertemu KSAD Dudung, Bahas Pelatihan Bela Negara untuk Banser dan GP Ansor

Ia mengatakan doa yang disampaikan ini tak lepas dari posisi Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar dan dalam potret berbagai lembaga survei termasuk sosok yang berpeluang dicalonkan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya menyambut baik komitmen Airlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian untuk melaksanakan program langsung yang menyentuh kepada rakyat.

Kepada Airlangga, Gus Yahya menyampaikan bahwa mayoritas petani sawit di Sumatera, dari Aceh sampai Lampung adalah warga NU, bahkan banyak di antaranya yang merupakan pengurus NU.

“Oleh karena itu, PBNU mendukung program bantuan tanam sawit tersebut," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan, bantuan kepada petani sawit merupakan salah satu serangkaian kerja sama NU dengan pemerintah dari berbagai kementerian.

Baca Juga: Rais Aam NU Kiai Miftachul Akhyar Ingatkan PBNU, Hati-Hati Kepentingan Lima Tahun Sekali

NU sudah bekerja sama program kampung nelayan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian BUMN.