Ramai-Ramai Sindir Ahok, PKS: Sama-Sama Ditegur Jokowi

SuaraSumsel.id - Komisaris Pertamina Ahok, atau Basuki Tjahja Purnama belakangan disindir oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ahok dikritik dengan kiasan yang menegaskan jika fungsi hanya sebagai Komisaris Utama bukan Dirut Pertamina.

Ternyata sindiran tersebut tidak hanya dari Arya, PKS juga angkat bicara. Politikus PKS Mulyanto menilai dalam kondisi BUMN Pertamina yang juga mengalami kesulitan karena belum berhasil menyelesaikan pembangunan kilang minyak di Tuban, keberadaan Komisaris hendaknya juga memberikan dorongan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

"Sebagai Komisaris Utama, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok harusnya bisa membantu Pertamina mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi bukan malah memperkeruh suasana dengan bicara sembarang," ujar Mulyanto seperti melansir dari wartaekonomi.co.id- jaringan Suara.com, Selasa (30/11/2021).

Mulyanto menyebut komisaris ikut bertanggung jawab atas kinerja perusahaan yang dipimpin. Sehingga bila beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memarahi Direktur Utama Pertamina, maka sama artinya memarahi Dewan Komisaris, aliasn Ahok.

Baca Juga: Hanya Satu Calon, Bupati Lahat Terpilih Aklamasi Pimpin Partai Demokrat Sumsel

Ahok sebelumnya blak-blakan membongkar banyak kontrak di BUMN yang merugikan.

"Banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk di Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain?" jelas Ahok dalam kanal YouTube miliknya.

Ahok juga menyebut hal itu diperparah dengan adanya dugaan direksi yang kongkalikong dengan oknum BPK. Menurutnya, para direksi atau dirut yang melakukan hal demikian seharusnya dipecat.

"Mungkin Anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar, mungkin. Tapi, kalau saya, pasti Anda saya proses," tegas Ahok.

Ucapan Ahok itu membuat Kementerian BUMN kalang kabut serta direspon oleh staf khusus Menteri BUMN , Arya Sinulingga.

Baca Juga: Didemo Buruh, Gubernur Sumsel Janji Tinjau Ulang UMP Usai Omnibus Law Ditangguhkan