SuaraSumsel.id - Pemerintah memastikan semua vaksin COVID 19 gratis untuk rakyat. Hal ini ditetapkan Presiden Joko Widodo setelah menapung seluruh aspirasi.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD, dalam cuitannya di twitter, Minggu (17/7/2021) pagi. Dalam cuitannya, Mahfud MD mengurai mengenai kebijakan tersebut.
Mahfud memastikan jika Presiden Joko widodo telah menetapkan tidak ada vaksin COVID 19 berbayar. Seluruh vaksininasi dilakukan gratis untuk rakyat. Hal ini, telah menjadi kebijakan sejak awal.
"Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," ujar Mahfud.
Ia mengungkapkan ide vaksin berbayar disebabkan karena ledakan varian delta COVID 19. Sehingga, Pemerintah menggencarkan vaksinasi.
"Vaksin ada, tapi tenaga vaksinator tidak cukup sehingga terjadi antrean rakyat," ujar ia.
Lalu, sambung Mahfud MD, karena tenaga medis tidak cukup, meski TNI, POlri, BUN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat.
Namun, tetap banyak rakyat tidak terlayani, sehingga banyak yang sudah mengantre dan tidak bisa terlayani.
"Saking banyaknya. Saat tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sudah antre tp tak bs terlayani saking banyaknya," tulisnya.
Baca Juga: Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI
Lalu muncul ide dari pihak swasta yang akan membelikan vaksin untuk karyawannya serta ingin menyelenggarakan vaksinasi sendiri.
"Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," ujar Mafhud.
Ide vaksin COVID 19 berbayar dari pihak swasta ini akan memvaksin dan mencetak vaksinator sendiri.
Hal ini dilakukan agar industri dan sektor yang esensial bisa bekerja.
Pelaksaan vaksin berbayar tidak menggunakan anggaran negara.
"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja. Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah" sambung ia.
Namun kebijakan vaksin menimbulkan penolakan yang keras. Sehingga, sambung Mahfud, untuk menampung aspirasi tersebut, Presiden Joko Widodo melarang vaksinasi berbayar.
Berita Terkait
-
Respons Putusan Jokowi, Mahfud MD Bongkar Asal Usul Vaksin Berbayar
-
Vaksinasi Berbayar Batal, Presiden Jokowi Minta Pejabat Pemerintah Punya Sense of Crisis
-
Bela Mahfud MD Nonton Ikatan Cinta Saat PPKM, Luqman Hakim: Gak Usah Lebay!
-
Mahfud MD Nonton Ikatan Cinta, Politikus Demokrat: Mundur Saja Kalau Tak Dibutuhkan
-
Asyik Nonton Ikatan Cinta saat PPKM, Mahfud MD Disentil Fadli Zon hingga Fiersa Besari
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Medco E&P Perkuat Ekonomi Warga Muba Lewat Budidaya Lele Berkelanjutan
-
Bank Sumsel Babel dan Unsri Perkuat Sinergi, Buka Jalan Pendidikan bagi Putra-Putri Daerah
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
Mengapa Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi Digeledah KPK di Kasus Audit Muara Enim?
-
Wapres Gibran Dijadwalkan ke Jembatan Musi V Palembang, Agenda Mendadak Ditunda