Vaksin Berbayar Dibatalkan, Mahfud MD: Semua Vaksin COVID-19 Gratis

SuaraSumsel.id - Pemerintah memastikan semua vaksin COVID 19 gratis untuk rakyat. Hal ini ditetapkan Presiden Joko Widodo setelah menapung seluruh aspirasi.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD, dalam cuitannya di twitter, Minggu (17/7/2021) pagi. Dalam cuitannya, Mahfud MD mengurai mengenai kebijakan tersebut.

Mahfud memastikan jika Presiden Joko widodo telah menetapkan tidak ada vaksin COVID 19 berbayar. Seluruh vaksininasi dilakukan gratis untuk rakyat. Hal ini, telah menjadi kebijakan sejak awal.

"Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," ujar Mahfud.

Ia mengungkapkan ide vaksin berbayar disebabkan karena ledakan varian delta COVID 19. Sehingga, Pemerintah menggencarkan vaksinasi.

"Vaksin ada, tapi tenaga vaksinator tidak cukup sehingga terjadi antrean rakyat," ujar ia.

Lalu, sambung Mahfud MD, karena tenaga medis tidak cukup, meski TNI, POlri, BUN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat.

Namun, tetap banyak rakyat tidak terlayani, sehingga banyak yang sudah mengantre dan tidak bisa terlayani.

"Saking banyaknya. Saat tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sudah antre tp tak bs terlayani saking banyaknya," tulisnya.

Baca Juga: Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI

Lalu muncul ide dari pihak swasta yang akan membelikan vaksin untuk karyawannya serta ingin menyelenggarakan vaksinasi sendiri.

"Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," ujar Mafhud.
 
Ide vaksin COVID 19 berbayar dari pihak swasta ini akan memvaksin dan mencetak vaksinator sendiri.

Hal ini dilakukan agar industri dan sektor yang esensial bisa bekerja.

Pelaksaan vaksin berbayar tidak menggunakan anggaran negara. 

"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja. Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah" sambung ia.

Namun kebijakan vaksin menimbulkan penolakan yang keras. Sehingga, sambung Mahfud, untuk menampung aspirasi tersebut, Presiden Joko Widodo melarang vaksinasi berbayar.

"Tapi timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," tutup ia.

Belakangan vaksin berbayar mendapat penolakan. Banyak kalangan yang menilai vaksinasi berbayar tidak sejalan dengan prinsip vaksin berkeadilan.