Sumsel Siapkan 278.483 ha Proyek Food Estate hingga Tahun 2022

SuaraSumsel.id - Seluas 278.483 hektar (ha) lahan di Sumatera Selatan dipersiapkan bagi program lokasi lumbung pangan baru atau disebut program food etstae. untuk tanaman padi dan jagung.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan R. Bambang Pramono mengatakan terdapat tujuh kabupaten di Sumatera Selatan yang diorientasikan pada program pemerintah pusat tersebut. 

Ke tujuh daerah tersebut di antaranya Kabupaten Banyuasin seluas 118.732 ha, Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 59.751 ha, Musi Banyuasin (Muba) seluas 20.000 ha, Ogan Ilir (OI) seluas 10.000 ha, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur seluas 50.000 ha, serta Musi Rawas (Mura) dan Muara Enim masing-masing seluas 10.000 ha.

“Ratusan ribu hektare lahan tersebut dikembangkan untuk food estate mulai tahun ini hingga tahun 2022,” katanya seperti dilansir ANTARA, Selasa (6/4/2021).

Baca Juga: Polisi Sita 25 Ton Minyak Ilegal di Lintas Sumatera Jambi-Palembang

Pramono mengatakan pihaknya menargetkan food estate dapat meningkatkan produksi padi Sumsel menjadi 5 juta ton gabah kering giling (GKG).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, produksi padi pada 2020 sebanyak 2,74 juta ton GKG.

Untuk saat ini, food estate berbasis korporasi, di mana ada pendampingan dan pengawalan pertanaman komoditas pertanian. 

Pendampingan itu sesuai dengan spesifikasi lokasi dan kebutuhan petani mulai dari hulu hingga hilir, sehingga nantinya dapat meningkatkan kemandirian petani.

Dinas Pertanian pun telah memetakan terdapat 7 kabupaten yang berpotensi untuk menjadi food estate berbasis hortikultura, yakni Muara Enim, OKU Selatan, Lahat, Pagar Alam, Prabumulih, OKU Timur dan Lubuk Linggau.

Baca Juga: Bernostalgia, Kedai Teh di Palembang ini Hadirkan Suasana Tahun 90 an

“Komoditasnya banyak mulai dari bawang putih, bawang merah, cabai, hingga buah-buahan seperti pisang, durian, salak, jeruk, duku dan nanas,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan, pengembangan food estate masih harus berhadapan dengan sejumlah kendala. Salah satunya terkait pemahaman dan kepentingan antara seluruh pemangku kepentingan di daerah, provinsi maupun pemerintah pusat.

Pramono melanjutkan, pihaknya tak hanya memprioritaskan food estate untuk komoditas pangan, melainkan pula hortikultura.