Tasmalinda
Rabu, 03 Maret 2021 | 22:57 WIB
Petani penggarap di lahan milik pemprov [Muslim/Suara.com] Aktivis lingkungan menolak pembangunan perkantoran terpadu Pemprov Sumsel.

Kombes untuk Keadilan Ekologis Sumsel yang terdiri dari Perkumpulan Lingkar Hijau, Pospera Sumsel, dan POHI juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian terkait (KLHK) untuk segera melakukan audit lingkungan, program dan keuangan terhadap pembangunan kantor terpadu Provinsi Sumsel.

Load More