Scroll untuk membaca artikel
Tasmalinda
Senin, 09 November 2020 | 17:26 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra]

SuaraSumsel.id - Menteri Pertahana Prabowo Subianto yang tetap bungkam menanggapi kepulangan imam besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizieq Shihab disindir pemerhati politik Refly Harun.

Refly beranggapan, Prabowo menjadi tumpuan harapan sebagai pihak yang menjembatani permasalahan antara Pemerintah Indonesia dan Habib Rizieq Shihab, termasuk soal urusan kepulangannya ke tanah air.

"Mungkin banyak yang berharap ketika Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, hal yang dia lakukan adalah melobi Jokowi sebagai orang nomor satu agar dapat mengembalikan bahkan menjemput habib Rizieq dari Arab Saudi," dilansir Suara.com dari tayangan YouTube Refly,  Senin (9/11/2020).

Refly menyebut ada pihak-pihak yang secara tersembunyi menghalangi rencana kepulangan pentolan FPI itu dari Arab Saudi.

Baca Juga: Kepulangan Rizieq Shihab, Otoritas Bandara Soetta: Perlu Konfirmasi Lagi

"Karena sesungguhnya tidak ada halangan untuk mengembalikan Habib Rizieq ke sini seandainya tidak ada the invisible hands, tangan-tangan tidak terlihat menghalanginya," ujar Refly.

Ia pun menyebut jika sekarang Prabowo telah menjadi anak emas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Memang konstelasi politik bisa ke arah macam-macam. Prabowo misalnya, saya katakan justru sekarang sudah menjadi anak emas bagi pemerintah sekarang, baik bagi Presiden Jokowi maupun Megawati sebagai Ketum PDIP," kata Refly.

Menurutnya, masalah administrasi overstay yang dialami Habib Rizieq seharusnya bisa dengan mudah diatasi pemerintah karena tidak ada pelanggaran pidana yang menyertainya.

"Karena masalahnya di Arab Saudi hanya overstay, hal yang mudah diatasi. Paling masalahnya denda karena hanya pelanggaran administratif bukan pidana, dan denda itu bisa dibayarkan simpatisan Habib Rizieq atau FPI, bahkan tidak menutup kemungkinan Pemerintah Indonesia yang menalanginya sebagaimana pemerintah peduli dengan TKWyang dihukum mati karena melakukan tindak pidana," ungkap Refly.

Baca Juga: Sambut HRS, Ratusan Anggota FPI Pekanbaru ke Jakarta lewat Jalur Darat

Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah begitu sulit membantu kepulangan Habib Rizieq, bahkan untuk sekadar berkomunikasi.

"Mengapa sulit sekali mengakomodasi Habib Rizieq, kendati itu hanya soal komunikasi saja misalnya antara pemerintah Indonesia dan Habib Rizieq. Baik melalui duta besar di Arab Saudi maupun dengan pejabat-pejabat di Indonesia," Refly mempertanyakan.

Ia juga menyoroti adanya upaya mendelegitimasi kepulangan HRS ke tanah air.

"Dengan mengatakan yang bersangkutan tidak pulang ke tanah air, tetap dideportasi. Pernyataan itu dibantah Dubes Arab Saudi dengan memberikan penghormatan terhadap Habib Rizieq Shihab," kata Refly.

Sumber : Suara.com

Load More