FMN: Ada Pasal Liberalisasi Pendidikan, Pemuda dan Buruh Tolak Omnibus Law

SuaraSumsel.id - Sampai dengan hari ini, para pemuda, mahasiswa dan pelajar ikut turun ke jalan menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Sama militannya seperti buruh yang terdampak langsung UU Cipta Kerja, mereka tak gentar mesti harus bentrok dengan polisi dan terkena gas air mata.

Ijal, Penanggung Jawab Fraksi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Forum Rakyat Membatalkan Omnibus Law (FORMO) mengatakan terdapat  alasan yang mendorong pemuda turun ke jalan.

Pertama, sebagian besar pemuda, mahasiswa hingga pelajar yang turun ke jalan memiliki orang tua yang bakal terimbas langsung Omnibus Law.

Baca Juga: Akun Raib saat Beberkan Aktor UU Ciptaker, YLBHI: Pemerintah Wajib Respons

"Sebagian besar mahasiswa dan pelajar mempunyai orang tua yg notabene merupakan kelas buruh dan kaum tani, dua sektor itu yg paling terdampak Omnibus Law," ujar Ijal kepada Suarajabar.id, Senin (19/10/2020).

Kemudian pada dalam pasal 65 UU Cipta Kerja versi 812 halaman mengatur mengenai liberalisasi pendidikan.

Ini jelas berpengaruh terhadap nasib pelajar dan mahasiswa.

"Institusi pendidikan akan diberikan legalitas yang sama dengan legalitas pengadaan izin berusaha, dengan demikian lembaga atau institusi pendidikan akan berstatus perusahaan, ini kan bentuk komersialisasi pendidikan," tegasnya.

Pihaknya juga menilai Omnibus Law melegalkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Salah satunya pemberlakuan magang selama dua semester tanpa mendapatkan upah bagi mahasiswa.

Baca Juga: Musim Hujan, Ini Lima Wilayah Sumsel Berpotensi Longsor dan Puting Beliung

"Ini juga seperti menunjukkan bahwa institusi pendidikan menjadi institusi yang mereproduksi tenaga kerja cadangan," ungkapnya.