Massa Aksi Mahasiswa Enggan Ditemui Staf Ahli, Kami Tunggu Wawako Pulang

SuaraSumsel.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Selatan (BEM-SS) melanjutkan aksi penolakan Undang-Undang UU Omnibus Law Cipta Kerja di kantor Walikot Palembang.

Aksi ini yang sempat molor ini sempat ditemui oleh staf ahli. Namun mahasiswa menolak hanya ditemui oleh staf ali Seketariatan Daerah atau Sekta kota Palembang.

Mereka akan menunggu tiga orang pimpinan di Pemkot Palembang, yakni Wali Kota, Wawako dan Sekda.

"Kami akan tetap disini sampai ada Wali Kota Bapak Harnojoyo, Wawako Ibu Fitrianti Agustinda dan Sekda Bapak Ratu Dewa. Tadi ada staff Pemkot Palembang yang mau menemui kami, tapi kami tolak! Kami tidak mau ditemui staf ahli,"kata Koordinator Aksi (Korak) BEM SS Jabar Kala Lanang Senin, (19/10/2020)

Baca Juga: Tidak Puas, Mahasiswa Akan Geruduk Istana Lagi 20 Oktober

Pihak Pemkot sempat mengajak mereka berdiskusi dan menjelaskan Wali Kota Palembang tengah berada di Jakarta menjalankan tugas luar kota sedangkan seketaris daerah juga menjalankan tugas luar kota, yakni ke Tanggerang Selatan.

Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda sendiri ada di Palembang, namun tengah menjalankan tugas dinas dan tidak berada di ruangan kerjannya.

"Makanya kami mau menunggu Ibu Fitrianti Agustinda karena dia ada di Palembang. Kalau mereka tidak menemui kita artinya kami mahasiswa se Sumsel menyatakan emosi tidak percaya kepada Wali Kota Palembang,"tegas ia.

Adapun dua tuntutan BEM se Sumsel yakni meminta agar Wali Kota, Wawako atau Sekda membubuhkan tanda tangan ikut menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan juga melayangkan surat penolakan undang-undang tersebut kepada Presiden RI Jokowi.

"Kami BEM SS serentak menemui kepala daerah di Sumsel meminta tanda tangan dukungan dan mereka melayangkan surat kepada Presiden. Dua itu tuntutan kita makanya kita akan tunggu sampai kami menemukan pimpinan bukan staf ahli," ungkapnya.

Baca Juga: Jaga Ekonomi, Gubernur Sumsel Minta Bupati dan Wali Kota Genjot Pertanian

Staf Ahli Bidang Keuangan Pendapatan Daerah Hukum dan Ham Altur Febriansyah mengatakan ia diperintahkan menemui massa aksi dari BEM se Sumsel.