SuaraSumsel.id - Terpidana kasus suap proyek jalan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Elfin Mz Muchtar mencicil pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,3 miliar.
Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihantono telah melakukan penyetoran uang sejumlah satu miliar ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti pada Selasa (22/9/2020).
“Terpidana Elfin diwajibkan mengembalikan kerugian negara senilai Rp2,3 miliar. Itu usai Pengadilan Negeri Palembang memutuskan Elfin bersalah pada 28 April 2020 lalu,” ujar dia dalam pernyataan pers pada Kamis (24/9/2020).
Dirinya membeberkan pembayaran uang ganti rugi tersebut dilakukan yang ketiga kalinya oleh Elfin. Sebelumnya ia telah membayarkan sebesar Rp600 juta.
“Sebelumnya terpidana Elfin sudah menyetor ganti rugi uang negara sebesar Rp300 juta sebanyak dua kali. Terbaru ini senilai Rp1 miliar,” kata dia.
Dengan pembayaran terbaru itu, kini terpidana Elfin masih memiliki kewajiban terhadap negara untuk membayar ganti rugi sebesar Rp765 juta.
Pihaknya pun memastikan sisa uang yang belum disetor harus dibayarkan oleh terpidana Elfin selama menjalani proses pidana.
“Kita (KPK) akan terus melakukan penagihan melalui jaksa eksekusi. Upaya itu untuk memaksimalkan pemasukkan kas negara dari hasil pemulihan aset tindak pidana korupsi,” ungkap dia.
Sekedar mengingat, Elfin merupakan terpidana kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim.
Baca Juga: MAKI Ingin Dewas KPK Putuskan Firli Bahuri Langgar Kode Etik
Ia yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang selama empat tahun penjara. Dia juga didenda Rp200 juta subsider enam bulan penjara.
Ia terbukti menjadi kaki tangan dan mengatur seluruh proses fee proyek. Dia pun menyalurkan uang ke mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani.
Dari total 16 proyek jalan Muara Enim senilai Rp129 miliar, kontraktor wajib memberikan uang 15 persen sebagai komitmen fee di awal setelah mendapatkan lelang pengerjaan yang telah diatur.
Kekinian terpidana Elfin menjadi tahanan di rumah tahanan Klas 1 Pakjo, Kota Palembang.
Kontributor : Rio Adi Pratama
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel, Solusi Keuangan Terencana dengan Peluang Raih Toyota Rush
-
Kembalikan Kerugian Negara Rp750 Juta, Harnojoyo Hanya Dituntut 3,5 Tahun
-
Bank Sumsel Babel Wujudkan Hunian Layak melalui CSR Bedah Rumah di OKU Timur
-
6 Pilihan Hotel Mewah dan Nyaman di Jakarta, Dari The Langham Hingga Aryaduta Menteng
-
Jadwal Buka Puasa Jambi 23 Februari 2026 Hari Ini: Catat Waktu Magrib & Salat Isya