- Pemkot Palembang dan Polda Sumsel mendata ratusan pedagang kaki lima untuk menata kawasan pasar.
- Pemerintah menyiapkan opsi relokasi seperti Taman Nusa Indah serta memanfaatkan kios kosong dalam gedung.
- Kebijakan ini bertujuan mengatasi kesemrawutan lalu lintas dan menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib.
Mereka diarahkan untuk menempati kios yang tersedia di dalam gedung. Namun, tawaran tersebut belum mendapat persetujuan dari para pedagang.
Dedi menjelaskan, gedung Pasar 16 Ilir memiliki total 1.223 kios. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 kios telah terisi sehingga masih terdapat kios kosong yang berpotensi dimanfaatkan untuk menampung pedagang dari luar gedung.
Kios yang masih banyak tersedia terutama berada di lantai tiga hingga lantai lima.
Salah satu kendala yang muncul adalah sebagian pedagang menilai lokasi di lantai atas relatif sepi pembeli. Kondisi itu membuat mereka lebih memilih berjualan di luar gedung.
Baca Juga:Sufmi Dasco Pernah Sekolah di Palembang, Kini Diusulkan Jadi Wapres Prabowo
Dedi mengatakan penataan akan dimulai dari pedagang yang berjualan di luar gedung.
"Kami akan menata yang di luar dulu. Pedagang yang berjualan di jalanan ini merasa memiliki Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)," jelasnya.
283 PKL Pasar Lemabang juga masuk pendataan
Penataan tidak hanya menyasar Pasar 16 Ilir. Kawasan Pasar Lemabang dan Pasar Kuto juga masuk dalam rencana pemerintah.
Khusus Pasar Lemabang, berdasarkan pendataan Pemkot Palembang terdapat 283 PKL yang berjualan di sekitar kawasan BCA, Pasar Pagi Lemabang hingga Simpang Tiga lampu merah.
Baca Juga:Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Dapat Beasiswa S1 dan Bergabung dengan Damkarmat
Aktivitas pedagang di kawasan tersebut dinilai masih sulit ditata dan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, ketertiban parkir, serta kebersihan lingkungan pasar.
Sementara itu, untuk Pasar Kuto, pemerintah masih mencari solusi, termasuk kemungkinan lokasi relokasi bagi PKL.
Ratu Dewa juga menginginkan penataan di ketiga pasar tersebut dapat mengurangi pungutan di luar ketentuan, termasuk pungutan keamanan dan kebersihan yang tidak sesuai aturan.
Penertiban masih dibahas, pedagang menunggu kepastian
Wakapolda Sumsel Irwansyah mengakui kebijakan penertiban berpotensi menimbulkan dampak bagi para pedagang. Karena itu, konsep penataan perlu disepakati terlebih dahulu.
Pemerintah masih mempertimbangkan apakah penertiban dilakukan secara menyeluruh atau bertahap dengan memprioritaskan sejumlah titik.