- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 November 2026.
- Akademisi menilai mundurnya Gibran berdampak pada kalkulasi politik serta konfigurasi kekuasaan para aktor dan kepala daerah di Sumatera Selatan.
- Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR untuk dipilih dalam sidang selambat-lambatnya 60 hari.
SuaraSumsel.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan hanya mengubah susunan pemerintahan di tingkat pusat. Peristiwa ini juga membuka babak baru dalam peta politik nasional, termasuk di Sumatera Selatan (Sumsel).
Perubahan tersebut menjadi perhatian karena hubungan antara kekuasaan pusat dan daerah selama ini tidak terlepas dari dinamika dukungan politik, koalisi partai, hingga kedekatan para kepala daerah dengan tokoh-tokoh nasional.
Akademisi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, Taufik Akhyar, menilai mundurnya Gibran berpotensi memengaruhi kalkulasi politik para aktor di daerah. Mereka perlu membaca ulang perubahan konfigurasi kekuasaan setelah kursi wakil presiden ditinggalkan.
Menurut Taufik, keputusan seorang pejabat tinggi negara untuk mundur tidak dapat dipandang sebagai keputusan pribadi semata. Ada dinamika politik, sosial, dan hukum yang melatarbelakanginya.
Baca Juga:7 Tahun Perjalanan Gibran: 5 Keputusan yang Mengantarnya dari Solo ke Kursi Wapres
“Langkah ini merupakan hasil kalkulasi atas berbagai tekanan politik, sosial, dan hukum yang menumpuk,” jelasnya.
Ia menilai rangkaian persoalan yang mengiringi pemerintahan sejak Pemilu 2024 ikut membentuk situasi politik tersebut. Mulai dari polemik netralitas aparat dan penyelenggara pemilu hingga putusan pengadilan terkait persyaratan administrasi pencalonan serta dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan MK dan MA hingga Surat Pengunduran Diri
Sebelum pengunduran diri Gibran, persoalan dokumen pendidikan menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan sejumlah pihak terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Baca Juga:Gibran Ajukan Pengunduran Diri, DPR Besok Bahas Pemakzulan: Mana yang Diproses Dulu?
Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya antara lain berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dan tenggang waktu pengajuan perkara.
Selanjutnya, MA melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan. MA menyatakan batal dan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 serta memerintahkan pencabutannya.
Putusan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persoalan hukum yang mengiringi perjalanan politik Gibran. Namun, dalam pernyataan setelah pengunduran dirinya, Gibran membantah keputusan tersebut diambil karena polemik dokumen pendidikan.
Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Pada hari yang sama, Gibran juga mendatangi Gedung MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan lembaga tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
