- Penyidik Tipidkor Polda Sumsel menelusuri pengelolaan uang retribusi di tiga pasar besar Kota Palembang.
- Polisi memeriksa pengurus Pasar 16 Ilir dan PT Gandha Tahta Prima selaku pengelola Pasar Kuto.
- Penyidik masih mengumpulkan data dan meminta klarifikasi untuk mengetahui mekanisme serta alur penyetoran dana.
SuaraSumsel.id - Pengelolaan uang retribusi dari pedagang di tiga pasar besar Kota Palembang mulai ditelusuri penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan (Sumsel).
Tiga pasar yang menjadi sasaran penelusuran yakni Gedung Pasar 16 Ilir, Pasar Kuto, dan Pasar Lemabang. Penyidik tengah mengumpulkan keterangan untuk mengetahui mekanisme penarikan retribusi, pihak yang mengelola, hingga alur penyetoran dana dari pedagang.
Penelusuran tersebut menjadi perhatian karena retribusi merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan pasar. Setiap pungutan yang dibebankan kepada pedagang perlu memiliki dasar, mekanisme pencatatan, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Pejabat Sementara (PS) Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Wira Satya mengatakan, keterlibatan penyidik dalam penelusuran ketiga pasar tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara Kapolda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, dan Wali Kota Palembang.
Baca Juga:19.199 Hotspot di Konsesi 3 Perusahaan, WALHI Laporkan BMH hingga PTPN VII ke Polda Sumsel
Menurutnya, langkah yang dilakukan kepolisian saat ini masih berupa mitigasi dan penelusuran untuk mendukung penertiban pengelolaan pasar.
“Sifatnya mitigasi, namun kami turut menelusuri untuk juga turut melakukan penertiban,” ujar Wira, Jumat (13/11/2026).
Pasar 16 Ilir hingga Lemabang Masuk Penelusuran
Penelusuran penyidik dilakukan secara bertahap. Setelah meminta klarifikasi kepada sejumlah pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Gedung Pasar 16 Ilir, polisi kini juga meminta keterangan pihak pengelola Pasar Kuto.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah meminta keterangan pengurus PT Gandha Tahta Prima (GTP), selaku pihak pengelola Pasar Kuto.
Baca Juga:Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu
Wira membenarkan adanya permintaan keterangan terhadap perusahaan tersebut. “Benar, hari ini kami meminta keterangan terhadap PT GTP,” katanya.
Sejumlah pengurus P3SRS Gedung Pasar 16 Ilir juga telah memenuhi undangan klarifikasi penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel.
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan penarikan retribusi dari pedagang yang dikelola pihak pengelola gedung.
Penasihat hukum P3SRS Gedung Pasar 16 Ilir, Prengki Adiatmo, mengatakan kliennya dimintai keterangan sebagai saksi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik.
“Di sini kami diundang sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyidik,” ujar Prengki.
Menurut Prengki, materi klarifikasi yang ditanyakan kepada kliennya berkaitan dengan setoran retribusi dari pedagang yang dipungut oleh pihak pengelola gedung.
Polisi Telusuri Alur Setoran Retribusi Pedagang
Persoalan utama yang sedang ditelusuri adalah mekanisme pengelolaan retribusi, termasuk bagaimana pungutan dari pedagang dilakukan dan ke mana dana tersebut disetorkan.
Pemeriksaan terhadap pengurus pasar dan pihak pengelola diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembagian kewenangan serta mekanisme administrasi pengelolaan dana.
Dalam konteks pengelolaan pasar, kejelasan alur retribusi menjadi penting karena menyangkut hak dan kewajiban pedagang, pengelola, serta pihak yang memiliki kewenangan atas fasilitas pasar.
Namun, hingga kini penyidik belum menyampaikan adanya kesimpulan mengenai kerugian negara maupun pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
Wira menegaskan, proses yang berjalan masih sebatas klarifikasi dan pengumpulan data dari sejumlah pihak. “Sifatnya hanya klarifikasi, kami masih melakukan pengumpulan data,” ujarnya.
Dengan demikian, pemanggilan pengurus maupun pengelola pasar belum dapat diartikan sebagai penetapan tersangka atau kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.
Penelusuran Berawal dari Persoalan Retribusi Pasar 16 Ilir
Sebelum penelusuran meluas ke Pasar Kuto dan Lemabang, penyidik Tipidkor Polda Sumsel lebih dahulu meminta keterangan sejumlah pengurus P3SRS Gedung Pasar 16 Ilir.
Klarifikasi tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan penarikan retribusi pedagang yang dikelola pihak pengelola gedung.
Prengki Adiatmo menjelaskan, kliennya hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi sekaligus menyampaikan informasi mengenai mekanisme setoran retribusi yang menjadi materi pemeriksaan.
Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic melalui Kompol Wira Satya membenarkan pemanggilan tersebut.
Penyidik masih membutuhkan keterangan dari berbagai pihak untuk menelusuri pengelolaan retribusi secara menyeluruh.
Pedagang Menanti Kejelasan Pengelolaan Retribusi
Penelusuran terhadap tiga pasar besar di Palembang ini menjadi penting karena menyangkut transparansi pengelolaan fasilitas perdagangan yang digunakan masyarakat setiap hari.
Kejelasan mengenai siapa yang berwenang menarik retribusi, bagaimana pencatatannya, serta ke mana dana disetorkan menjadi bagian penting dalam tata kelola pasar.
Selain Pasar 16 Ilir, Pasar Kuto, dan Pasar Lemabang, Pemerintah Kota Palembang sebelumnya juga telah menjadikan ketiga kawasan tersebut sebagai prioritas penataan pasar bersama kepolisian.
Penataan tersebut mencakup persoalan ketertiban, keamanan, aktivitas pedagang, hingga kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan pasar.
Kini, perhatian juga tertuju pada aspek pengelolaan keuangan pasar.
Penyidik Tipidkor Polda Sumsel masih mengumpulkan keterangan dan data untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme penarikan serta penyetoran retribusi.
Publik menantikan hasil penelusuran tersebut, terutama untuk memastikan pengelolaan uang retribusi pedagang berlangsung transparan, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
