- WALHI Sumsel resmi melaporkan tiga perusahaan ke Polda Sumsel pada 13 November 2026 karena dugaan karhutla.
- Pelaporan ini didasarkan pada temuan 19.199 titik panas serta investigasi lapangan di wilayah konsesi perusahaan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.
- WALHI mendesak kepolisian agar menyelidiki unsur kelalaian, penegakan hukum, serta pertanggungjawaban pidana korporasi secara transparan.
SuaraSumsel.id - Sebanyak 19.199 titik panas atau hotspot teridentifikasi di wilayah konsesi tiga perusahaan di Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang 1 Agustus hingga 26 Oktober 2026. Temuan tersebut menjadi dasar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel melaporkan tiga perusahaan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketiga perusahaan yang dilaporkan yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Golden Blossom Sumatra (GBS), dan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis. WALHI meminta kepolisian tidak hanya mengusut penyebab kebakaran, tetapi juga mendalami kemungkinan unsur kelalaian dan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang, mengatakan laporan tersebut merupakan tindak lanjut pemantauan titik panas, analisis spasial citra satelit, dan investigasi lapangan yang dilakukan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.
"Pelaporan ini merupakan langkah kami untuk mendorong penegakan hukum terhadap dugaan karhutla di wilayah konsesi perusahaan. Kami tidak hanya melihat banyaknya titik panas, tetapi juga melakukan analisis spasial dan investigasi lapangan. Karena itu, kami meminta Polda Sumsel mengusut penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian dan pertanggungjawaban pidana korporasi," ujar Galang.
Baca Juga:28 Hari Kasus Pengeroyokan Wartawan, Koalisi Pers Beri Polda Sumsel Ultimatum 1 Minggu
Berdasarkan analisis spasial WALHI terhadap data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, konsesi PT BMH tercatat memiliki 17.753 hotspot. Sementara itu, sebanyak 1.134 hotspot teridentifikasi di wilayah konsesi PT GBS dan 312 titik lainnya berada di konsesi PTPN VII Cinta Manis.
Laporan tersebut disampaikan WALHI Sumsel kepada Polda Sumsel pada 13 November 2026. Organisasi lingkungan itu juga meminta penyidik memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran.
PT Bumi Mekar Hijau Catat 17.753 Hotspot
Dari tiga perusahaan yang dilaporkan, wilayah konsesi PT BMH mencatat jumlah hotspot paling besar, yakni 17.753 titik selama periode pemantauan WALHI.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya. Konsesi PT GBS tercatat memiliki 1.134 hotspot, sedangkan PTPN VII Cinta Manis sebanyak 312 hotspot.
Baca Juga:Dari Sungai Musi, WALHI Sumsel Kirim Pesan ke COP31: Hentikan Eksploitasi Alam
WALHI tidak hanya mengandalkan data satelit dalam menyusun laporan. Tim investigasi juga melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi yang terindikasi mengalami kebakaran.
Salah satu lokasi yang dipantau berada di wilayah konsesi PT BMH, tepatnya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dalam pemantauan pada 14 September 2026, tim menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal. Berdasarkan analisis spasial citra satelit periode 19 Agustus hingga 1 Oktober 2026, luas areal terbakar pada lokasi pemantauan tersebut diidentifikasi mencapai sekitar 4.834 hektare.
Lokasi itu merupakan ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Tim WALHI juga melakukan pengukuran tinggi muka air dan mencatat angka sekitar 110–120 sentimeter.
Galang menjelaskan, temuan lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam laporan kepada kepolisian. Menurut WALHI, pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi lokasi kebakaran, tetapi juga perlu menelusuri kondisi lingkungan dan sistem pencegahan kebakaran di wilayah konsesi.
"Temuan lapangan ini penting untuk didalami lebih lanjut oleh penyidik. Ada aspek pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta kewajiban perusahaan dalam melakukan pencegahan. Semua itu perlu diperiksa agar penyebab kebakaran dan kemungkinan kelalaian dapat diketahui secara terang," kata Galang.
Temuan Kebakaran di Konsesi PT Golden Blossom dan PTPN VII
Selain PT BMH, WALHI juga melakukan pemantauan di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Pemantauan lapangan dilakukan pada 13 September 2026. Tim menemukan dua sampel lokasi kebakaran.
Melalui analisis citra satelit periode 1 Agustus hingga 6 Oktober 2026, WALHI mengidentifikasi luas areal terbakar pada lokasi pemantauan mencapai sekitar 1.433 hektare. Lokasi tersebut merupakan kawasan lahan gambut.
Sementara itu, pemantauan di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis dilakukan pada 14–15 September 2026.
Di lokasi tersebut, tim menemukan lima sampel kebakaran yang berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen. WALHI juga menyebut menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan.
Temuan tersebut diminta untuk didalami penyidik guna mengetahui penyebab kebakaran dan prosedur operasional yang dijalankan perusahaan.
Galang menilai seluruh temuan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh agar penanganan karhutla tidak hanya berhenti pada identifikasi titik kebakaran.
"Kami meminta penyidik mendalami seluruh temuan di masing-masing wilayah konsesi. Pemeriksaan harus melihat apa yang dilakukan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran, termasuk langkah pencegahan, penanganan, serta pemulihan lingkungan," ujarnya.
Kebakaran Berulang di Wilayah Konsesi Jadi Sorotan
WALHI juga menyoroti riwayat kebakaran yang berulang di wilayah konsesi ketiga perusahaan. Berdasarkan analisis historis organisasi tersebut, wilayah konsesi PT BMH tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023. Kebakaran kembali teridentifikasi pada 2026.
Adapun di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, kebakaran tercatat pada 2015, 2019, dan 2023, kemudian kembali teridentifikasi pada 2026.
Riwayat serupa juga disebut terjadi di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, yakni pada 2015, 2019, dan 2023, serta kembali ditemukan pada 2026.
WALHI menilai pola kebakaran berulang tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pemeriksaan, menurut organisasi itu, perlu mencakup sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
Galang menegaskan, WALHI mendorong agar penanganan laporan tersebut dilakukan secara transparan dan profesional.
"Kami berharap Polda Sumsel menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan. Penegakan hukum harus mampu mengungkap penyebab kebakaran sekaligus memastikan ada pertanggungjawaban apabila ditemukan unsur pidana. Jangan sampai kebakaran terus berulang tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kewajiban perusahaan," kata Galang.
WALHI Minta Dugaan Kelalaian dan Pidana Korporasi Diusut
Melalui pengaduan tersebut, WALHI Sumsel mendesak Polda Sumsel mengusut penyebab kebakaran di wilayah konsesi ketiga perusahaan, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.
Organisasi lingkungan itu juga meminta penyidik memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana pemadaman, khususnya di wilayah ekosistem gambut.
Selain itu, penyidik diminta mendalami tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi. Pemeriksaan juga diharapkan mencakup langkah penanganan serta pemulihan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
WALHI turut meminta kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi didalami, termasuk peran pengurus dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.
Keberadaan hotspot, hasil analisis citra satelit, maupun laporan organisasi lingkungan merupakan informasi yang dapat menjadi bahan pemeriksaan. Namun, temuan tersebut tidak otomatis membuktikan perusahaan melakukan pembakaran atau kelalaian. Penentuan unsur pidana tetap harus melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Perkembangan laporan ini kini menempatkan Polda Sumsel pada posisi penting untuk menjelaskan tindak lanjut pengaduan, termasuk apakah akan dilakukan pemeriksaan lapangan dan pendalaman terhadap masing-masing perusahaan.
Publik juga menantikan penjelasan PT Bumi Mekar Hijau, PT Golden Blossom Sumatra, dan PTPN VII Cinta Manis atas temuan yang disampaikan WALHI.
Penanganan laporan tersebut menjadi penting bukan hanya untuk mengungkap penyebab kebakaran, tetapi juga memastikan kewajiban perlindungan lingkungan di wilayah konsesi dijalankan dan kejadian serupa tidak terus berulang.
