- TNI Angkatan Laut menyiapkan 20.980 personel secara bertahap untuk memperkuat pengamanan wilayah DKI Jakarta berdasarkan telegram Panglima TNI.
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pengamanan ibu kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut.
- TNI Angkatan Darat menyatakan pengerahan personel bertujuan menjaga kesiapsiagaan menghadapi situasi, tetapi belum merinci alasan spesifiknya.
Sementara itu, tahap keempat menyiapkan 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran satuan wilayah Jakarta. Mereka berada dalam status siaga penuh di markas masing-masing dan dapat digerakkan sesuai instruksi.
Dengan demikian, angka 20.980 personel tersebut merupakan total kekuatan yang disiapkan dalam skema bertahap, bukan berarti seluruhnya sudah berada di lapangan.
Pengerahan unsur TNI AL itu melibatkan berbagai satuan, termasuk Korps Marinir, komando armada, pangkalan TNI AL, dan unsur lainnya. Pelaksanaannya berada di bawah kendali operasi Kodam Jaya.
Gubernur DKI Minta Isu Pengamanan Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat
Baca Juga:Nyaris Menyeberang ke Jawa, 5 Kilogram Sabu Diduga Dikawal Oknum Brimob dan TNI AL
Pengerahan prajurit tersebut juga mendapat perhatian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan bahwa urusan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung langkah pengamanan yang dilakukan pemerintah.
"Tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pramono juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pengamanan di Jakarta yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
Namun, dia menegaskan tidak ingin masuk ke wilayah isu politik yang tengah berkembang di masyarakat. Rencana penebalan pengamanan di Jakarta muncul ketika sejumlah perkembangan nasional menjadi perhatian publik, termasuk kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga personel Polri.
Meski waktunya berdekatan, belum ada keterangan resmi yang memastikan pengerahan pasukan TNI tersebut berkaitan langsung dengan perkara penyadapan.
Baca Juga:Ryamizard Ryacudu Tutup Usia, Putra Palembang yang Menembus Puncak TNI
TNI menyatakan kesiapsiagaan personel merupakan bagian dari tugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun, alasan operasional secara spesifik masih belum dijelaskan secara terbuka.
Karena itu, sejumlah hal masih menjadi perhatian, mulai dari situasi yang hendak diantisipasi, lokasi penempatan personel, hingga mekanisme pengamanan yang akan diterapkan.
Keterbukaan mengenai tujuan dan batas pelaksanaan pengerahan pasukan penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak spekulasi.
Hingga Rabu (4/11/2026), TNI AD belum memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai situasi khusus yang menjadi dasar pengerahan personel dalam jumlah besar ke Jakarta.
