- REI Sumatera Selatan menyatakan target pembangunan 17 ribu unit rumah pada 2026 sulit tercapai akibat penurunan permintaan di semua segmen.
- DPD REI Sumsel tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto bersama para pemangku kepentingan terkait.
- REI Sumsel berharap perbankan menyediakan skema pembiayaan khusus bagi pelaku usaha dan wiraswasta tanpa pendapatan tetap bulanan.
Di tengah perlambatan pasar, REI Sumsel menyatakan tetap mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program yang dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut ditujukan untuk mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah sekaligus meningkatkan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Zewwy mengatakan REI Sumsel terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Ini juga program 3 juta rumah masih kita jalankan, tetap mengupayakan bersama stakeholder. Berusaha bekerja keras untuk tercapai sepanjang kepemimpinan Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Baca Juga:IIPK Bank Sumsel dan TP PKK Sumsel Babel Perkuat Peran Perempuan dan Ketahanan Keluarga
Dukungan pengembang menjadi salah satu unsur dalam pelaksanaan program perumahan. Namun, tantangan pasar yang sedang melemah juga perlu diperhatikan agar pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan calon pembeli.
Di luar pelemahan permintaan, REI Sumsel menyoroti persoalan akses pembiayaan perbankan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta wiraswasta.
Menurut Zewwy, kelompok tersebut memiliki potensi sebagai pasar properti karena sebagian masyarakat ingin membeli rumah sebagai investasi jangka panjang. Namun, calon pembeli yang tidak memiliki pendapatan tetap bulanan kerap menghadapi tantangan ketika mengajukan pembiayaan.
Salah satu kendalanya adalah persyaratan dokumen penghasilan yang lazim digunakan untuk menilai kemampuan calon debitur. Pelaku usaha yang pendapatannya tidak tetap dapat mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut meskipun memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usahanya.
Zewwy berharap perbankan dapat mempertimbangkan skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik pendapatan pelaku usaha.
Baca Juga:Prabowo Salurkan Rp200 Miliar untuk Karhutla Sumsel, Ini Rincian Dana untuk 15 Daerah
“Semestinya dengan pangsa yang positif, perbankan bisa menerapkan pembelian properti tanpa pendapatan dengan peluang besar, sehingga nanti perbankan bisa berkompetisi memengaruhi pergerakan ekonomi daerah,” jelasnya.
Skema pembiayaan yang lebih sesuai bagi pelaku usaha berpotensi memperluas akses kepemilikan rumah. Namun, penerapannya tetap perlu memperhitungkan kemampuan membayar calon debitur dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Pemulihan Pasar Properti Bergantung pada Permintaan dan Pembiayaan
Pelemahan permintaan di berbagai segmen membuat pengembang di Sumatera Selatan menghadapi tantangan untuk mencapai target pembangunan rumah baru pada 2026.
Di satu sisi, kebutuhan hunian dan program pemerintah membuka peluang bagi sektor perumahan. Di sisi lain, kemampuan masyarakat membeli rumah serta akses pembiayaan menjadi faktor penting yang memengaruhi penyerapan pasar.
REI Sumsel masih berupaya mengejar target 17 ribu unit rumah baru hingga akhir tahun. Pengembang juga berharap koordinasi dengan pemerintah dan perbankan dapat membantu mendorong aktivitas pasar properti.
