- Jaksa KPK mendakwa Bupati Muara Enim nonaktif Edison serta dua petinggi PT MSA terkait suap pengurangan temuan pemeriksaan BPK proyek smartboard.
- Temuan awal BPK senilai Rp29,05 miliar atas pengadaan perangkat digital tersebut diduga dikurangi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, jaksa menguraikan aliran dana Rp500 juta dan keterlibatan pihak lain termasuk nama Bobby Adhityo Rizaldi.
SuaraSumsel.id - Nama mantan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Bobby Adhityo Rizaldi, muncul dalam dakwaan perkara dugaan suap untuk mengurangi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan smartboard di Kabupaten Muara Enim.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan dugaan penyerahan uang Rp500 juta yang berkaitan dengan upaya mengurangi nilai temuan pemeriksaan BPK atas proyek pengadaan perangkat pembelajaran digital tersebut.
“Berdasarkan surat dakwaan yang kami bacakan, pemberian uang sebesar Rp500 juta tersebut diduga berkaitan dengan upaya mengurangi temuan pemeriksaan BPK atas pengadaan smartboard di Kabupaten Muara Enim,” demikian pokok perkara yang diuraikan dalam dakwaan.
Nama Bobby disebut dalam rangkaian komunikasi dan upaya mencari bantuan melalui Augusz Dewanggara alias Angga, yang disebut memiliki kedekatan dengannya. Penyebutan nama dalam dakwaan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau kesalahan seseorang dalam tindak pidana.
Baca Juga:PTBA Pamerkan Tapis, Batik Kujur, dan Songket Silungkang di INACRAFT 2026
Temuan BPK Disebut Turun dari Rp29,05 Miliar Menjadi Rp2,32 Miliar
Jaksa mengungkapkan, perkara ini berkaitan dengan pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim untuk tahun anggaran 2025.
Dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada April 2026, tim BPK Perwakilan Sumatera Selatan disebut menemukan sejumlah persoalan dalam pengadaan tersebut.
Nilai temuan pemeriksaan awal disebut mencapai Rp29,05 miliar. Rinciannya meliputi dugaan ketidakwajaran harga pengadaan melalui katalog elektronik sebesar Rp21,28 miliar dan kelebihan pembayaran sebesar Rp7,77 miliar.
Dalam proses pemeriksaan dan penghitungan kembali, nilai temuan tersebut kemudian disebut mengalami penurunan. Jaksa menguraikan bahwa nilai kelebihan pembayaran sempat tercatat sekitar Rp3,36 miliar, sebelum nilai temuan pengadaan pada tahap berikutnya disebut menjadi sekitar Rp2,32 miliar.
Baca Juga:Sidang Korupsi Chromebook Muara Enim: Saksi Ungkap Skema Fee, 5 Persen untuk Bupati Edison
Jaksa menduga pengurangan nilai temuan tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Angka-angka tersebut merupakan uraian dalam dakwaan jaksa. Penilaian atas proses pemeriksaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada pembuktian di persidangan.
Bagaimana Nama Bobby Rizaldi Muncul?
Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa setelah muncul temuan pemeriksaan BPK, Bupati Muara Enim nonaktif Edison berupaya mencari jalan untuk mempertahankan opini WTP.
Pada 15 Mei 2026, Edison disebut menemui pihak BPK Perwakilan Sumatera Selatan dan meminta agar opini WTP dapat dipertahankan seperti tahun sebelumnya.
Namun, menurut dakwaan, permintaan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi karena masih terdapat temuan pemeriksaan dan penentuan opini harus melalui proses reviu.
