- KADERA mendesak aparat hukum mengumumkan enam belas perusahaan yang diselidiki terkait karhutla di Sumatera Selatan pada Oktober 2026.
- Karhutla menyebabkan lebih dari 71.900 titik panas, kualitas udara berbahaya, serta puluhan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut.
- KADERA meminta pemerintah mencabut izin korporasi yang lahannya terbakar serta menyediakan fasilitas kesehatan darurat bagi warga terdampak.
Namun, status perusahaan yang sedang diselidiki tidak dapat disamakan dengan telah terbukti bersalah. Penentuan tanggung jawab hukum tetap bergantung pada proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Minta izin dan HGU perusahaan dicabut
KADERA juga mendesak pemerintah mencabut izin usaha dan HGU korporasi yang terbukti lalai atau membiarkan lahannya terbakar, terutama perusahaan yang mengalami kebakaran berulang.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan moratorium penerbitan izin konsesi dan HGU baru di Sumatera Selatan.
Baca Juga:Kabut Asap Palembang Makin Pekat Senin Malam, 5 Wilayah Masuk Zona Berbahaya
Tuntutan tersebut menempatkan persoalan karhutla bukan hanya sebagai persoalan pemadaman api, tetapi juga menyangkut pengelolaan konsesi, tanggung jawab pemegang izin dan penegakan hukum lingkungan.
Posko kesehatan 24 jam
Di sektor kesehatan, KADERA meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten membentuk posko darurat. Fasilitas kesehatan yang cukup, gratis dan siaga 24 jam diminta disiapkan untuk menangani warga terdampak asap, khususnya kelompok rentan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak kesehatan dari puluhan ribu kasus ISPA yang disebut dalam pernyataan tersebut.
Pernyataan sikap KADERA tersebut disampaikan di Palembang pada 5 Oktober 2026 dan ditandatangani Shineba.
Baca Juga:Jejak Gugatan Karhutla Sumsel, 8 Perusahaan Pernah Masuk Perkara: Begini Panjang Perjalanan Hukumnya
Kini, selain penanganan api dan asap, perhatian juga tertuju pada perkembangan penyelidikan terhadap 16 perusahaan yang disebut KADERA. Siapa perusahaan yang diperiksa, di mana lokasi konsesinya, serta sejauh mana proses hukumnya berjalan menjadi informasi penting yang ditunggu publik.
