Banpres Karhutla Rp100 Miliar Sudah Turun, Kenapa Asap Masih Kepung Palembang?

SuaraSumsel.id - Kabut asap kembali menyelimuti Palembang. Di saat kualitas udara di sejumlah titik masuk kategori berbahaya, pertanyaan lain mulai muncul di tengah masyarakat: bagaimana perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah Sumatera Selatan menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp100 miliar?

Pertanyaan itu muncul karena kondisi di lapangan belum sepenuhnya berubah. Pada Minggu (27/9/2026), kualitas udara Palembang kembali tercatat berada pada level berbahaya. Konsentrasi PM2.5 di sejumlah titik bahkan menembus ratusan mikrogram per meter kubik. Di Talang Betutu, misalnya, PM2.5 tercatat 409,2 µg/m³ pada pukul 06.00 WIB.

Sehari sebelumnya, Stasiun PM2.5 Musi 2 juga mencatat konsentrasi 419,3 µg/m³ pada pukul 02.00 WIB. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel Wandayantolis mengatakan kualitas udara belum menunjukkan perbaikan dalam dua hari terakhir. Menurutnya, asap yang masuk ke Palembang masih berkaitan dengan karhutla di OKI dan sekitarnya.

Kondisi tersebut membuat sebagian warga mulai mengaitkan kembali situasi udara dengan bantuan pemerintah yang baru saja dikucurkan untuk penanganan karhutla.

Baca Juga:Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Mengapa Udara Berbahaya Kembali Terulang?

“Sudah ada bantuan Rp100 miliar, tetapi asap masih ada. Warga tentu bertanya, bantuan itu sejauh ini sudah digunakan untuk apa dan dampaknya sampai di mana?” demikian pertanyaan yang muncul dari warga yang viral di media sosial.

Banpres untuk Sumsel diberikan Presiden Prabowo Subianto pada September 2026 dengan total Rp100 miliar. Dana itu dibagi untuk lima pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sumsel Rp30 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 miliar, Musi Banyuasin Rp20 miliar, Ogan Ilir Rp15 miliar dan Banyuasin Rp15 miliar.

Pemerintah menyebut bantuan tersebut ditujukan untuk memperkuat penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menegaskan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada negara dan masyarakat.

Artinya, persoalannya bukan semata-mata berapa besar anggaran yang sudah tersedia. Pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan warga adalah seberapa cepat dukungan tersebut berubah menjadi pemadaman di titik kebakaran, pencegahan agar api tidak kembali muncul, serta perlindungan masyarakat ketika asap memasuki kawasan permukiman.

Karhutla di Sumsel belum menunjukkan tanda benar-benar berakhir. BPBD Sumsel sebelumnya mencatat 2.676 kejadian karhutla hingga 10 September 2026, dengan OKI menjadi daerah yang mencatat kejadian terbanyak, yakni 459 kasus.

Baca Juga:KAI Divre III Palembang dan PMI Kumpulkan 154 Kantong Darah Lewat Bakti Sosial

Pada Minggu (27/9/2026), jumlah hotspot Sumsel juga kembali tercatat tinggi. BPBD melaporkan 1.505 titik panas berdasarkan data Sipongi pukul 05.00 WIB.

Palembang sendiri berada di hilir dari persoalan tersebut. Ketika kebakaran masih terjadi di wilayah seperti OKI dan asap terbawa ke kawasan perkotaan, warga Palembang tetap menjadi pihak yang merasakan dampaknya—mulai dari udara yang buruk hingga terganggunya aktivitas harian.

Dampaknya bahkan sudah menyentuh transportasi. Pada 25 September, enam penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang terdampak kabut asap setelah jarak pandang turun hingga 700 meter.

Karena itu, angka Rp100 miliar kini berhadapan dengan ukuran yang lebih sederhana di mata warga: apakah asap berkurang, apakah api lebih cepat ditangani, dan apakah udara yang mereka hirup menjadi lebih baik?

Banpres tersebut memang masih relatif baru sehingga efektivitas keseluruhannya belum dapat dinilai hanya dari kondisi udara beberapa hari setelah pencairan. Namun, berulangnya kabut asap membuat tuntutan transparansi penggunaan anggaran menjadi semakin relevan.

Bagi warga, uang bantuan pada akhirnya bukan sekadar angka dalam laporan. Manfaatnya akan terasa ketika api lebih cepat padam, asap tidak kembali mengepung kota, dan udara yang dihirup sehari-hari kembali aman.