- Wali Kota Palembang Ratu Dewa memarahi dan mengusir staf PPPK karena pimpinan OPD absen dalam rapat persiapan musim hujan.
- Pemerintah Kota Palembang memetakan 12 titik prioritas dan 28 lokasi rawan genangan untuk menghadapi puncak musim hujan pada Oktober 2026.
- Ratu Dewa menegaskan penanganan banjir memerlukan kesiapan infrastruktur, perbaikan drainase, pembersihan sampah, serta tanggung jawab penuh dari seluruh perangkat daerah.
SuaraSumsel.id - Rapat persiapan menghadapi musim hujan di Palembang mendadak memanas. Wali Kota Palembang Ratu Dewa berang setelah menemukan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hadir langsung dalam rapat yang membahas kesiapan menghadapi genangan dan banjir.
Yang membuat Ratu Dewa semakin kecewa, salah satu OPD justru mengutus staf PPPK yang dinilai tidak mampu menjelaskan data teknis wilayah maupun persoalan yang menjadi tanggung jawab instansinya. Ratu Dewa kemudian meminta staf tersebut meninggalkan ruang rapat. “Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa seusai rapat.
Rapat koordinasi tersebut digelar di tengah persiapan Pemerintah Kota Palembang menghadapi periode hujan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Oktober 2026.
Bagi Ratu Dewa, rapat tersebut bukan sekadar agenda rutin. Pemerintah diminta memastikan sejak awal titik-titik rawan genangan sudah dipetakan dan masing-masing OPD memahami langkah yang harus dilakukan.
Baca Juga:Antrean Solar Kembali Mengular di Palembang, Mengapa Belum Tuntas Usai Rakor Pemprov?
Ratu Dewa Pertanyakan Kesiapan Pimpinan OPD
Ketegangan muncul ketika Ratu Dewa mengetahui adanya pimpinan OPD yang tidak hadir dan hanya mengutus staf sebagai perwakilan. Masalahnya bukan semata-mata soal siapa yang duduk di ruang rapat. Ratu Dewa membutuhkan pejabat yang memahami kondisi lapangan, menguasai data dan dapat menjelaskan langkah penanganan jika genangan terjadi.
Salah satu perwakilan yang hadir disebut tidak mampu menjelaskan materi teknis yang ditanyakan. Ratu Dewa pun meminta staf PPPK tersebut keluar dari rapat.
Sikap itu menunjukkan bahwa perhatian Ratu Dewa tidak hanya tertuju pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan aparatur yang bertanggung jawab menangani persoalan tersebut.
“Ini persoalan serius. Kita bicara soal fasilitas publik dan keselamatan masyarakat,” demikian penekanan Ratu Dewa dalam rapat, sebagaimana diberitakan sejumlah media lokal.
Baca Juga:Karhutla Tak Pilih Korban, 4 Tokoh Lintas Agama Bicara Soal Menjaga Alam
Bukan Hanya 12 Titik, Ada 28 Lokasi Lain
Di balik rapat yang memanas, Pemkot Palembang sebenarnya tengah menyiapkan pemetaan ulang wilayah yang berpotensi mengalami genangan.
Ratu Dewa menyebut terdapat 12 titik genangan di ruas jalan protokol yang menjadi prioritas penanganan. Di luar itu, masih ada 28 titik lainnya yang juga membutuhkan perhatian.
Beberapa lokasi yang masuk perhatian antara lain Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A Rivai, kawasan depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara hingga Dharma Agung.
Ratu Dewa meminta penanganan tidak hanya bersifat reaktif ketika hujan turun. Pemerintah harus sudah memiliki skenario penanganan jangka pendek, menengah dan panjang.
Persoalan genangan di Palembang juga tidak semata-mata berkaitan dengan intensitas hujan. Dalam rapat tersebut terungkap sejumlah persoalan infrastruktur yang berpotensi memengaruhi aliran air. Di antaranya jalan nasional yang mengalami amblas, cross drain yang terputus serta penyempitan saluran drainase.
