Rp100 Juta per Jam, Berapa Uang Negara Habis untuk Water Bombing Karhutla Sumsel?

SuaraSumsel.id - Memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari udara bukan pekerjaan murah. Biaya operasional satu helikopter water bombing disebut dapat mencapai lebih dari Rp100 juta per jam.

Angka tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPB-PK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib pada Agustus 2026. Menurutnya, satu helikopter yang terbang selama enam hingga tujuh jam sehari dapat menelan biaya sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta per hari. Biaya tersebut ditanggung pemerintah pusat melalui BNPB.

Angka itu menjadi menarik jika dibawa ke Sumatera Selatan. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Senin (24/8/2026), Sumsel meminta tambahan kekuatan udara untuk menghadapi karhutla.

Namun, keputusan tersebut ternyata berubah.

Baca Juga:Dalam 4 Jam PM2.5 Palembang Melonjak 3 Kali Lipat, Begini Kondisi Terbarunya

Dalam laporan awal kepada Presiden, BPBD Sumsel menyebut dukungan operasi udara terdiri dari dua helikopter patroli dan lima helikopter water bombing. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana juga melaporkan luas lahan terbakar hingga 23 Agustus mencapai 1.926 hektare.

Dalam rapat itu, kebutuhan tambahan helikopter water bombing sempat disampaikan kepada Prabowo. Tetapi setelah Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan pembaruan, situasinya ternyata berbeda.

Deru melaporkan luas lahan yang masih terbakar saat rapat tinggal sekitar 200 hektare, jauh lebih kecil dibanding total lahan yang telah terbakar sepanjang Januari-Juli yang mencapai sekitar 1.900 hektare.

Prabowo kemudian memutuskan membatalkan pengiriman tambahan satu helikopter water bombing karena menilai lima helikopter yang tersedia sudah cukup untuk menangani sisa kebakaran tersebut.

Perubahan keputusan itu dikira penting. Sebab, jika tambahan helikopter tetap dikirim, negara tentu harus menanggung biaya operasi tambahan. Namun, karena kebutuhan dinilai sudah berkurang, Presiden memilih mengalihkan dukungan ke peralatan lain.

Baca Juga:Sehari Usai Rakor Prabowo, 15 Hektar Lahan Semi Gambut Ogan Ilir Terbakar

Berapa Besar Kalau Helikopter Tetap Ditambah?

Di sinilah angka Rp100 juta per jam bisa digunakan sebagai simulasi, bukan sebagai angka realisasi anggaran Sumsel. Jika satu helikopter tambahan beroperasi enam jam sehari dengan biaya sekitar Rp100 juta per jam, maka kebutuhan operasionalnya secara kasar mencapai Rp600 juta per hari.

Jika beroperasi tujuh jam tentu akan Rp700 juta per hari, sehingga dalam 10 hari, simulasi tersebut menjadi sekitar Rp6–7 miliar untuk satu helikopter.

Tetapi angka itu tidak berarti negara benar-benar mengeluarkan Rp6–7 miliar untuk Sumsel, karena tambahan helikopter tersebut akhirnya dibatalkan. Selain itu, tarif aktual setiap armada dapat berbeda tergantung jenis helikopter, kontrak, mobilisasi, jam terbang dan komponen operasional lainnya.

Justru keputusan pembatalan itulah yang membuat perhitungan biaya menjadi menarik.

Lima Helikopter Bisa Bawa 1.200 Ton Air Sehari

Prabowo juga memberikan gambaran mengenai kapasitas armada yang sudah tersedia.

Menurut Presiden, satu helikopter water bombing mampu membawa sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Dengan lima helikopter dan kemampuan melakukan hingga 60 sorti, kapasitas yang dihitung Prabowo mencapai sekitar 1.200 ton air per hari.

Dengan kapasitas tersebut, Prabowo memperkirakan sisa sekitar 200 hektare lahan yang masih terbakar dapat ditangani dalam waktu sekitar tiga hari.

Artinya, pemerintah tidak hanya menghitung jumlah helikopter, tetapi juga mempertimbangkan berapa banyak air yang dapat dibawa dan berapa lama operasi diperlukan untuk mengejar api.

Pertanyaan menarik lainnya, yakni apakah biaya ratusan juta rupiah per jam itu sebanding dengan hasilnya?

Jawabannya tidak bisa hanya dilihat dari jumlah air yang dijatuhkan.

Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng Ahmad Toyib sempat mengatakan water bombing sangat membantu ketika titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Namun, untuk kebakaran gambut dalam skala luas, operasi udara lebih banyak berfungsi menahan penyebaran api, bukan selalu memadamkan kebakaran hingga tuntas.

Air yang dijatuhkan dari udara juga dapat cepat menguap dalam kondisi panas. Api di gambut bahkan dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul.

Karena itu, water bombing tetap membutuhkan operasi darat untuk pemadaman dan pendinginan.

Data Sumsel Menunjukkan Operasi Udara Bukan Satu-satunya Jawaban

Sebelum rakor Presiden, BPBD Sumsel melaporkan pada 18 Agustus terdapat 37 titik kejadian karhutla. Luas tambahan lahan terbakar pada hari itu mencapai sekitar 93,5 hektare. Dari luasan tersebut, satgas darat menangani sekitar 10 hektare, sementara operasi water bombing melakukan penjatuhan air pada sekitar 3 hektare.

Angka itu tentu tidak bisa diterjemahkan sebagai “water bombing hanya mampu memadamkan 3 hektare”, karena operasi udara dan darat berlangsung secara terpadu.

Namun, data tersebut menunjukkan satu hal: helikopter bukan pengganti pasukan darat. Setelah membatalkan tambahan helikopter, Prabowo justru menyetujui sejumlah bantuan lain.

Pemerintah pusat menyetujui pengiriman 500 mesin pompa dan selang, serta 100 motor trail yang dapat dimodifikasi dengan tangki air untuk menjangkau lokasi yang sulit dilalui kendaraan besar. Sumsel juga meminta 20 ekskavator untuk pembuatan kanal, embung dan penyekatan lahan.

Dengan demikian, strategi pemerintah bergeser dari sekadar memperbanyak armada udara menjadi memperkuat pemadaman dan pencegahan dari darat.

Langkah tersebut juga sejalan dengan persoalan utama di sejumlah kawasan gambut Sumsel: api tidak cukup hanya dijatuhkan air dari udara, tetapi harus dicegah agar tidak kembali menyala.

Jadi, Berapa Uang Negara yang Habis?

Untuk saat ini, belum ada angka resmi yang dapat digunakan untuk menyebut total uang yang telah dikeluarkan khusus untuk operasi water bombing Sumsel 2026.