SuaraSumsel.id - Keributan dalam rapat pembahasan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Lapangan Hatta, Kota Palembang, yang berujung adu jotos antara ASN Dinas PUPR dan anggota DPRD pada 5 Agustus 2025 lalu, ternyata menyimpan cerita lebih dari sekadar insiden fisik.
Proyek IPAL yang dibahas dalam rapat itu bukan proyek kecil.
Dengan nilai anggaran yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, IPAL Palembang disebut sebagai salah satu proyek infrastruktur strategis yang dibiayai melalui skema kerjasama pusat-daerah dan multilateral.
Tak heran jika tensi dalam rapat menjadi tinggi, apalagi menyangkut detail teknis, pengawasan, dan siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengerjaan.
Baca Juga:Viral Ricuh Rapat DPRD Palembang, ASN dan Anggota Dewan Adu Jotos Soal Proyek IPAL
Dalam video yang viral di media sosial, terlihat seorang ASN bernama Ade Abdillah, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas PUPR, digiring keluar ruang rapat.
Namun sebelum benar-benar keluar, ia sempat menerima pukulan dari seorang pria berbaju hitam yang disebut staf Komisi III DPRD.
Ketua Komisi III DPRD, Rubi Indiarta, mengaku dirinya justru korban karena lebih dulu dipukul ASN tersebut. “Dia yang mukul aku, kenapa aku pula yang disalahkan. Tapi semuanya sudah damai,” ujarnya.
Meski persoalan ini disebut telah selesai lewat mediasi Wakil Walikota Palembang, publik tetap mempertanyakan kenapa rapat resmi bisa berujung ricuh.
Menurut sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan namanya, ketegangan dalam rapat IPAL tidak lepas dari perbedaan kepentingan antara pihak legislatif dan eksekutif.
Baca Juga:Profil Dedi Sipriyanto: Anggota DPRD Palembang Terlibat Korupsi Dana PMI Bersama Istri
Kemungkinan DPRD menuntut transparansi terkait progres dan penggunaan anggaran, sementara pihak dinas merasa sudah bekerja sesuai prosedur.
IPAL Palembang sendiri merupakan proyek vital yang digadang-gadang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota sekaligus memenuhi target pengelolaan limbah domestik.
Namun, proyek besar kerap menjadi lahan basah tarik-ulur kepentingan—mulai dari penunjukan kontraktor, alokasi anggaran, hingga pengawasan proyek.
Damai, Tapi Publik Masih Bertanya
Meski insiden dipastikan tidak dilaporkan ke polisi, publik masih ramai memperbincangkannya. Banyak warganet yang menilai kericuhan itu menunjukkan rendahnya profesionalisme pejabat publik.
Kericuhan dalam rapat DPRD bukanlah hal baru.
