Meski berbagai aturan dan surat edaran dikeluarkan, hingga hari ini jalur khusus untuk angkutan batu bara di Sumatera Selatan masih belum berfungsi optimal.
Truk-truk tambang tetap melintas di jalur publik tanpa kontrol maksimal, dan aparat penegak hukum kerap abai atau kalah oleh tekanan ekonomi dan politik.
Pemerintah daerah dan provinsi belum juga memberikan pernyataan resmi, padahal peristiwa ini bukan hanya kerusakan fisik, tapi simbol dari gagalnya pengawasan dan tata kelola infrastruktur di jalur strategis negara.
Siapa Bertanggung Jawab?
Baca Juga:Aroma Kopi Sumsel Menyebrangi Pulau: Dari Toko Kecil ke Cangkir Nusantara Bersama JNE
Saat jalan nasional berubah jadi “koridor batu bara” dan jembatan tua dipaksa memikul beban tambang tanpa penguatan, maka yang runtuh bukan sekadar struktur baja dan beton—tapi juga kepercayaan masyarakat pada perlindungan negara terhadap keselamatan publik.
Warga sekitar kini hanya bisa menunggu. Sampai Senin (30/6/2025) terjadi, jalur Lahat–Muaraenim tetap lumpuh, dan tragedi ini akan terus menjadi pengingat bahwa pembiaran bisa lebih mematikan daripada bencana itu sendiri.
