Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025 serta wujud komitmen Bank Indonesia terhadap keberlanjutan transformasi digital nasional, pada 1 Agustus 2024 telah diluncurkan BSPI 2030 guna membangun sistem pembayaran nasional yang lebih berdaya tahan dan konsolidatif serta mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara end-to-end.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD menekankan 4 (empat) arahan strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan. Pertama, realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan, keempat yaitu sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif kepada masyarakat, menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga.
Baca Juga:Bos Perusahaan Konsultan Jadi Tersangka Baru Korupsi Proyek LRT Sumsel
