Dalam rangka peningkatan sektor pajak Pemerintah Daerah harus mampu dan jeli dalam menggali potensi yang ada, salah satu contoh pajak kendaraan bermotor yang sejak Agustus hingga Desember ini dilaksanakan program keringanan atau pemutihan dalam pelaksanaannya kurang sosialisasi terutama di daerah perbatasan masih banyak yang belum mengetahui.
Untuk itu selain sosialisasi yang bersifat manual juga sebaiknya secara maksimal menggunakan platform media sosial yang dinilai sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada Masyarakat. Kemudian Terkait pajak kendaraaan angkutan batu bara dan Perkebunan, Fraksi mengingatkan masih banyak ditemui alat transportasi dan alat berat di sektor pertambangan dan Perkebunan ber nomor polisi luar daerah sumsel dan menggunakan BBM bersubsidi.
Secara umum fraksi meminta pendapatan dari sektor pajak tidak membebani msyarakat dan mempermudah proses pelaksanaan pembayaran pajak, serta pendapatan pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seharusnya melakukan inovasi yang berbasis teknologi informasi.
Dari sisi belanja disampaikan fraksi diantaranya meminta penjelasan apa yang menjadi faktor utama yang membuat pemerintah menurunkan anggaran belanja diketahui berdasarkan pada penjelasan Gubernur pada Rapat Paripurna sebelumnya bahwa Belanja Daerah dalam Rancangan APBD TA 2025 sebesar Rp. Rp.10.349.496.422.262.
Baca Juga:Dilarang Pakai Cadar, Orang Tua Siswa Laporkan SMP IT Salsabila Maghfirah
Jika di bandingkan dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.607.259.262.146,00. mengalami penurunan sebesar Rp. 1.257.762.839.884,00 atau 10,84%. Ruang-ruang pemulihan ekonomi seharus nya juga menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Mengingat kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang besar, mewajibkan pemerintah mampu mendayagunakan hal tersebut.
Fraksi meminta penyerapan anggaaran dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan karena seringkali kegiatan terkesan lamban dan dilaksanakan mendekati ujung tahun, pada perinsipnya penyesuaian belanja harus dilakukan sebagai langkah efisien dan mengutamakan skala prioritas program kegiatan dengan hasil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kemudian Fraksi-fraksi menyampaikan beberapa pandangan terkait bidang, Pemerintahan, Pertanian, UMKM, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, seperti saran agar pemerintah daerah yang ada hubungannya dengan belanja anggaran diantaranya Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kabupaten yang belum maksimal dan masih banyak yang rusak dan menganggu aktifitas masyarakat terkait mitigasi bencana maka diperlukan perencanaan yang bail termasuk edukasi Masyarakat Ketika menghadapi bencana.
Di bidang Kesehatan, fraksi menyoroti adanya virus monkey pox atau cacar monyet yang sangat berbahaya yang kemarin (3/9) ditemukan 1 orang yang suspect di Kota Palembang agar Pemprov terus memantau dan mewaspadai penyebaran virus ini.
Menutup pandangan fraksi senada menyampaikan terimakasihnya kepada semua pihak, baik pemerintah provinsi, para pimpinan dan anggota DPRD Prov Sumsel serta Masyarakat yang telah bekerjasama dan membantu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Prov.Sumsel priode 2019-2024.
Baca Juga:BPBD Sumsel Laporkan 1.098 Titik Panas dalam 2 Pekan, Ancam Kesehatan
Setelah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Rapat Paripurna diSkors untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk mempersiapkan jawaban dari Pandangan umum dimaksud.
