SuaraSumsel.id - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Selatan mengadakan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building di Ballroom Hotel Wyndham OPI Palembang (2/8/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan guna merumuskan pengendalian inflasi serta pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan.
Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan M. Latif menjelaskan jika inflasi bulanan Sumsel pada Juli 2024 tercatat sebagai yang terendah kedua se-Sumatera.
Latif juga memaparkan jika berdasarkan histori, inflansi melandai secara tahunan nan sejalan dengan menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumsel.
Baca Juga:Kerjasama Antar Daerah Dongkrak Ketersediaan Pasokan, Inflasi Sumsel Terkendali
"Kontribusi komoditi terhadap garis kemiskinan didominasi dari kelompok makanan sebesar lebih dari 73% baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, sehingga dibutuhkan upaya pengendalian inflasi atas kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai upaya pengentasan kemiskinan," ucapnya.
Kegiatan HLM TPID se-Sumatera Selatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan sebagai Ketua TPID Provinsi Sumatera Selatan Elen Setiadi, Direktur Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Sarpono S.Si, M.Sc selaku narasumber, serta kepala daerah dan anggota TPID tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Elen Setiadi memberikan apresiasi kepada TPID se-Sumatera Selatan atas upaya pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan.
Beliau juga menyampaikan penghargaan kepada Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, serta Musi Rawas atas perolehan Dana Insentif Fiskal (DIF) pada periode I 2024 ini.
Pj. Gubernur Elen Setiadi mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Sumatera Selatan untuk menerapkan strategi penghapusan kemiskinan.
Baca Juga:BI dan Pemprov Sumsel Kolaborasi Tekan Inflasi Lewat Gertam Cabai dan Bawang
Strategi ini meliputi upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar, gerakan pembangunan sanitasi serentak, gerakan bedah rumah secara serentak, serta penanganan rumah tidak layak huni.
