Koordinator Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Sumsel Nunik Handayani mengungkapkan Pemerintah Kabupaten seharusnya belajar dari beberapa catatan yang diberikan agar lebih membenahi penganggaran yang sesuai.
"Dari catatan hasil audit BPK ini saja, beberapa pekerjaan perlu mendapatkan perhatian. Ada lagi misalnya di tahun kemarin itu, penanganan penyelesaian kontrak yang belum sesuai ketentuan, ada juga soal infrastuktur pembangunan di rumah sakit Sungai Lilin di Dinas Kesehatan," ujarnya kepada Suara.com, Selasa (26/10/2021).
Kabupaten Musi Banyuasin ini memiliki catatan dua kali KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang langsung menjadikan kepala daerahnya sebagai tersangka.
Dengan pengalaman tersebut, Nunik Handayani menyanyangkan jika pemerintah daerah tidak mampu membenahi praktek anti korupsi sebagai pihak yang diamanatkan mengelola uang rakyat.
Baca Juga:Gubernur Sumsel Herman Deru Dukung Hadirnya FAMS Sumsel
"Muba itu, APBD besar, namun tingkat kemiskinan juga tinggi. Ini perlu jadi perhatian," pungkasnya.
