SuaraSumsel.id - Pemerintah kota Palembang melanjutkan pemeriksaan tes urine bagi pegawainya. Jika sebelumnya dilaksanakan di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub), maka kali ini dilakukan menyasar kalangan pejabatnya.
Kegiatan guna melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) digelar di seketariatan daerah (Sekda) kota Palembang.
Pelaksanaan yang dimulai dari Kantor Sekretariat Daerah (Setda) yang diikuti oleh Sekretaris Daerah, Ratu Dewa bersama para pejabat, dan seluruh kepala OPD.
Diketahui, dalam tes urine yang dilakukan Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa menjadi peserta pertama mengikuti tes urine.
Baca Juga:"Pedas" Jelang Ramadan, Harga Cabai di Sumsel Tembus Rp 150.000/Kg
"Hari ini adalah yang ketiga, dilakukan tes urine setelah sebelumnya Kesbangpol dan Dinas Perhubungan. Hari ini tes urine dilakukan untuk para pejabat, mulai dari Sekda, Kepala OPD hingga seluruh Camat, dengan total jumlah lebih kurang 69 orang," kata Ratu Dewa.
Melalui tindaklanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2020, Ratu Dewa berharap tes urine dapat dilakukan terhadap seluruh ASN hingga non PNSD di lingkungan Pemkot Palembang tanpa terkecuali.
"Kita harapkan, seluruh ASN di kota Palembang bahkan non PNSD juga akan kita adakan tes urine, karena kita tidak ingin ASN ataupun non PNSD terkena yang namanya narkoba," harap ia.
Dari seluruh hasil tes urine yang didapat, rencana akan diserahkan langsung kepada Wali Kota Palembang, Harnojoyo selaku PPK.
"Karena beliau (Wali Kota) yang berhak memberikan informasi terhadap teman-teman media serta menentukan keputusan yang akan diambil. Tugas saya sebagai Sekda sudah menyampaikan kepada beliau," ujarnya.
Baca Juga:Nama Bupati Dodi Reza Diusung di Pilgub Sumsel, Ini Target Golkar Palembang
Kepala Dinas Kominfo Palembang, Edison yang merupakan salah satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah kota Palembang menyampaikan dukungan terhadap Inpres yang ditindaklanjuti oleh Pemkot Palembang.
