alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Mahfud MD Sebut KLB Partai Demokrat Belum Menjadi Masalah Hukum

Budi Arista Romadhoni Sabtu, 06 Maret 2021 | 16:04 WIB

Mahfud MD Sebut KLB Partai Demokrat Belum Menjadi Masalah Hukum
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

KLB Partai Demokrat akan menjadi masalah hukum jika hasil kongres dilaporkan ke Kemenkumham

SuaraSumsel.id - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan memunculkan masalah baru di internal partai besutan SBY. Apalagi jika kepengurusan yang baru didaftarkan ke Kemenkumham, pastinya akan ada sengketa atau dualisme Partai Demokrat

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan jika benar pengurus mendaftakan ke Kemenkumham, KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara akan diteliti keabsahannya. 

"Kasus KLB Partai Demokrat baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahan-nya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang memutuskan. Sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD," kata Mahfud dilansir dari ANTARA, Sabtu (6/3/2021). 

KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara telah memutuskan Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.

Baca Juga: Andi Arief: Kami Sadar Beratnya Posisi Prof Mahfud MD Mengambil Sikap Adil

Mahfud menekankan, KLB PD di Sumut saat ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan.

"Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," tutur Mahfud menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub karena menghormati independensi partai.

"Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SBY hingga Pak Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi, kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan lainnya," papar Mahfud.

Sebelumnya, KLB PD versi Sumut memenangkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketum PD.

Baca Juga: Profil Moeldoko, Pernah di Hanura lalu Pimpin Partai Demokrat versi KLB

Partai Demokrat pun menyurati Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar menghentikan KLB di Sumut.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait