Pilkada Serentak di Sumbar, Epyardi Asda Calon Terkaya Dengan Harta Rp 73 M

Ia mengatakan pada 2005 sampai Oktober 2020 terdapat total 457 kepala daerah atau wakil kepala daerah terkena kasus hukum dan yang terbanyak adalah kasus korupsi.

“Motif pelanggaran hukum itu adalah keinginan balik modal untuk maju pilkada berikutnya, dengan cara obral izin, program dan proyek pembangunan pemda ke pengusaha, yakni investor atau cukong politik, mutasi pejabat, ketuk palu pengesahan APBD bersama DPRD, dan lain-lain,” katanya.

(ANTARA)

Baca Juga:AHY Targetkan Partai Demokrat Menang di Pilkada Sumbar