Pemilik Grup Djarum Tolak PSBB Jakarta, Ini Isi Suratnya

Pemilik Grup Djarum, Budi Hartono menyurati Presiden Joko Widodo yang berargumentasi keputusan Gubernur Anies soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak tepat.

Tasmalinda
Minggu, 13 September 2020 | 11:47 WIB
Pemilik Grup Djarum Tolak PSBB Jakarta, Ini Isi Suratnya
Presiden Jokowi video call dengan guru SMP 7 Padang. (Youtube Sekretariat Presiden)

Ini pun pemerintah telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik.

Kedua, RS di Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya pemerintah daerah atau pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri menangani lonjakan kasus.

Contohnya, solusi di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC guna mengansitipasi lonjakan kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka singkat (kurang dari dua minggu) karena memanfaatkan kontainer yang tinggal dipasang AC dan tangga.

Baca Juga:Bareng Terawan dan Monardo, Anies akan Umumkan PSBB Total Sore Ini

Disebutkan dalam surat Budi Hartono, ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, di Jakarta pada khususnya.

Pertama, penegakan aturan dan pemberian sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat dalam kondisi new normal.

Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman itu adalah tugas kepala daerah dalam hal ini gubernur Jakarta, demikian ditulis Budi Hartono.

Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terpapar Covid-19, kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

Baca Juga:Soal Polemik PSBB Jakarta, Yunarto Wijaya Beri Sindiran Telak

Ketiga, pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak