Korban Dugaan Pelecehan Unila Diwisuda, Perjuangan Hukumnya Belum Usai

SuaraSumsel.id - Wisuda menjadi penanda berakhirnya perjalanan akademik seorang mahasiswa. Namun, bagi mahasiswi Universitas Lampung (Unila) yang melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh seorang kepala program studi (kaprodi), kelulusan bukan berarti persoalan yang dihadapinya telah selesai.

Di tengah proses penyelesaian kasus yang masih berjalan, korban akhirnya menuntaskan pendidikan dan diwisuda. Sementara itu, laporan dugaan pelecehan seksual terhadap dosen berinisial RF tersebut telah masuk ke Polda Lampung.

Kasus ini juga masih bergulir melalui mekanisme penanganan internal kampus. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila telah menyelesaikan pemeriksaan internal dan menyampaikan rekomendasi kepada rektor.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo, menjelaskan bahwa Satgas PPKPT telah memberikan tiga rekomendasi.

Pertama, penegakan sanksi disiplin aparatur sipil negara (ASN) terhadap dosen yang dilaporkan. Kedua, pemberian bantuan hukum melalui tim advokasi Unila apabila korban menempuh jalur kepolisian. Ketiga, pendampingan berkelanjutan melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unila.

Meski demikian, rekomendasi tersebut belum menjadi keputusan akhir mengenai sanksi terhadap RF.

Budi menjelaskan, Satgas PPKPT bertugas menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Adapun keputusan sanksi disiplin ASN berada pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Unila Pastikan Hak Pendidikan Korban Terpenuhi

Di tengah proses penanganan kasus, Unila menyatakan telah mengambil langkah untuk memastikan korban tetap dapat menyelesaikan pendidikannya.

Baca Juga: Karyawati SPPG Palembang Laporkan Atasan ke Polda Sumsel, Dugaan Pelecehan Diusut

Kampus memutus akses RF terhadap korban dalam kegiatan akademik. Unila juga memfasilitasi penyelesaian tugas akhir korban tanpa keterlibatan dosen yang dilaporkan tersebut.

Budi menegaskan bahwa persoalan yang sedang ditangani tidak boleh menghambat hak korban untuk memperoleh pendidikan. “Ini wujud nyata komitmen perlindungan kampus. Hak pendidikan korban tidak boleh dirampas atau diperlambat oleh kasus ini,” kata Budi.

Korban pun telah menyelesaikan tugas akhirnya dan mengikuti wisuda.

Namun, penyelesaian persoalan akademik tersebut tidak serta-merta menghentikan proses penanganan dugaan kekerasan seksual. Terlebih, korban disebut menolak penyelesaian melalui jalur perdamaian atau restorative justice.

Korban Tempuh Jalur Kepolisian

Perkembangan kasus juga memasuki tahap penanganan kepolisian setelah korban melaporkan RF ke Polda Lampung pada 9 November 2026.