Hakim Tolak Eksepsi Iwan Tuaji, Jaksa Siapkan 15 Saksi Kasus Dugaan Suap Proyek Rp10 Miliar

SuaraSumsel.id - Perkara dugaan suap pengurusan proyek pemerintah senilai Rp10 miliar yang menjerat Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nonaktif, Iwan Tuaji, memasuki babak pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan tim penasihat hukum kedua terdakwa.

Putusan sela tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Idil Amin dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Senin (9/11/2026). Selain Iwan Tuaji, perkara ini juga menjerat Alhefy Kurniawan, Kepala UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Selatan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan eksepsi yang diajukan penasihat hukum kedua terdakwa tidak dapat diterima. Hakim sekaligus memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Iwan Tuaji dan Alhefy Kurniawan, serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," demikian amar putusan majelis hakim.

Jaksa Siapkan 15 Saksi, Enam Diperiksa Pekan Depan

Penolakan eksepsi membuat perkara ini berlanjut ke tahap pembuktian. Jaksa penuntut umum telah menyiapkan sekitar 15 orang saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Namun, pemeriksaan tidak dilakukan sekaligus. Pada sidang berikutnya yang dijadwalkan Senin pekan depan, JPU berencana menghadirkan sekitar enam saksi terlebih dahulu.

"Baik, Yang Mulia. Untuk pemeriksaan pokok perkara, kami telah menyiapkan sekitar 15 orang saksi. Namun, pada persidangan Senin pekan depan, terlebih dahulu akan diperiksa sekitar enam orang saksi," ujar JPU di hadapan majelis hakim.

Keterangan para saksi nantinya menjadi bagian penting dalam menguji dakwaan jaksa, terutama mengenai dugaan penyerahan uang, komunikasi antara pihak-pihak terkait, serta janji pemberian pekerjaan proyek pemerintah di Kabupaten PALI.

Baca Juga: Sidang Wabup Iwan Tuaji Ungkap Dugaan Uang Rp872,5 Juta, Berawal dari Janji Proyek Rp10 Miliar

Dugaan Uang Rp872,5 Juta untuk Proyek Rp10 Miliar

Dalam surat dakwaan, JPU mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp872,5 juta dari seorang kontraktor bernama Horizal alias Icon. Uang tersebut diduga berkaitan dengan janji pemberian pekerjaan proyek parit dan pengerasan jalan senilai Rp10 miliar di Kabupaten PALI.

Jaksa menguraikan, dari total uang yang diserahkan, sebesar Rp520,5 juta diduga menjadi bagian Iwan Tuaji. Sementara itu, Rp352 juta lainnya diduga diperuntukkan bagi Alhefy Kurniawan.

Perkara ini disebut bermula pada 2 Desember 2024. Saat itu, Alhefy diduga menghubungi Horizal dan mengajaknya bertemu di kediaman Iwan Tuaji di Palembang.

Dalam pertemuan tersebut, Alhefy disebut menyampaikan adanya pekerjaan proyek yang dapat dikerjakan. Iwan kemudian diduga menawarkan proyek parit dan pengerasan jalan senilai Rp10 miliar sekaligus meminta Horizal menyiapkan uang Rp1 miliar.

Pada 18 Desember 2024, Horizal kembali menemui Alhefy untuk memastikan tawaran pekerjaan tersebut. Ketika itu, Horizal disebut sedang mengajukan pinjaman ke bank untuk mengikuti proyek di Kabupaten PALI.

Menurut dakwaan JPU, Iwan kembali meyakinkan Horizal bahwa proyek tersebut tersedia dan dapat diberikan kepadanya.

Penyerahan Uang Diduga Berlangsung Tiga Tahap

Jaksa menguraikan dugaan penyerahan uang berlangsung dalam tiga tahap pada Desember 2024. Pertama, pada 20 Desember 2024, Horizal diduga menyerahkan uang sebesar Rp437 juta kepada Alhefy. Dari jumlah tersebut, Rp352 juta disebut menjadi bagian Alhefy, sedangkan Rp85 juta diduga diteruskan kepada Iwan.

Kedua, pada 25 Desember 2024, Horizal mentransfer Rp261 juta ke rekening Junaidy yang disebut sebagai ajudan Iwan. Dana tersebut kemudian diduga diteruskan ke rekening Iwan melalui sejumlah transaksi.

Ketiga, pada 31 Desember 2024, Horizal kembali mentransfer Rp174,5 juta ke rekening Junaidy. Uang tersebut juga disebut diteruskan ke rekening Iwan secara bertahap.

Jika dijumlahkan, total uang yang diserahkan mencapai Rp872,5 juta.

Seluruh rangkaian transaksi tersebut menjadi bagian dari uraian dakwaan yang harus diuji melalui keterangan saksi dan alat bukti dalam persidangan.

Persoalan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyerahan uang, tetapi juga realisasi pekerjaan yang dijanjikan kepada kontraktor. Dalam dakwaan, jaksa mengungkap bahwa proyek yang sebelumnya dijanjikan tidak kunjung terealisasi.

Pada 2025, Iwan disebut kembali menjanjikan pekerjaan proyek senilai Rp3 miliar.

Sekitar Oktober 2025, Horizal bersama Redi Hartono mendatangi kediaman Iwan untuk menanyakan kepastian pekerjaan tersebut.

Namun, Iwan disebut menyampaikan bahwa proyek itu telah diberikan kepada Alhefy. Sementara itu, pekerjaan yang dimaksud ternyata telah dikerjakan pihak lain.

JPU menduga rangkaian peristiwa tersebut berkaitan dengan permintaan uang kepada kontraktor dengan iming-iming memperoleh pekerjaan proyek pemerintah.

Dalam perkara ini, jaksa menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap kedua terdakwa, termasuk Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana terkait lainnya.

Dengan ditolaknya eksepsi, fokus persidangan selanjutnya akan beralih pada pembuktian dakwaan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.

Keterangan sekitar 15 saksi yang disiapkan JPU diharapkan dapat mengungkap lebih jauh rangkaian dugaan transaksi, aliran uang, serta hubungan antara pemberian uang dan proyek pemerintah yang menjadi objek perkara.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan di persidangan. Iwan Tuaji dan Alhefy Kurniawan tetap memiliki hak untuk membela diri hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.