Polemik Tunggakan PBB Rp2,33 Miliar Yayasan IGM Palembang, Ratu Dewa Singgung Evaluasi Data

Pemkot dan Yayasan IGM Berbeda Pandangan soal Pengecualian Pajak

Perbedaan pandangan antara kedua pihak terutama berkaitan dengan penerapan ketentuan pengecualian PBB bagi lembaga pendidikan.

Yayasan IGM menilai status dan fungsi lembaga pendidikan nirlaba seharusnya menjadi dasar pemberian pengecualian pajak. Sebaliknya, Pemkot Palembang berpandangan bahwa penggunaan dan pemanfaatan setiap objek pajak perlu diperiksa, termasuk apabila terdapat aset yang digunakan untuk kegiatan komersial.

Bapenda juga menyebut telah melakukan pemberitahuan dan memberikan peringatan sebelum memasang tanda tunggakan pajak.

Dengan munculnya pernyataan Ratu Dewa, polemik ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, terutama terkait dasar penetapan tagihan, penggunaan aset, dan penerapan aturan terhadap lembaga pendidikan.

Pernyataan Wali Kota tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi jajaran Pemkot Palembang bahwa penegakan kewajiban pajak harus disertai ketepatan data, kepastian prosedur, dan komunikasi yang dapat dipahami masyarakat.