Mahasiswa Kemah di Kantor Gubernur Sumsel saat Sumpah Pemuda, Desak Transparansi Anggaran Karhutla

GASS bacakan tujuh tuntutan rakyat Sumsel

Puncak kegiatan diisi dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda dan manifesto “Saptura Sumsel” atau Tujuh Tuntutan Rakyat Sumatera Selatan. Pembacaan manifesto dipimpin Ketua Umum GASS, Andi Leo.

Dalam pernyataan sikapnya, Andi menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui upaya menjaga tanah air dari ancaman karhutla.

“Jika dahulu pemuda bersumpah untuk satu tanah air, hari ini kita bersatu menjaga tanah air dari ancaman Karhutla. Kami menuntut pemerintah pusat dan provinsi tidak hanya menjelaskan apa yang sudah dilakukan, tetapi juga membuka apa yang gagal, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan perbaikan diwujudkan. Jangan hanya hadir saat asap mengepung, hadirlah sebelum api menyala,” kata Andi.

Dalam tuntutannya, GASS mendesak pemerintah membuka data alokasi dan realisasi anggaran penanganan karhutla agar dapat diawasi masyarakat.

Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap mitigasi sebelum bencana, penguatan pengawasan perkebunan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, serta penegakan hukum yang profesional dan transparan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

GASS turut menekankan pentingnya penindakan tanpa tebang pilih, baik terhadap individu maupun korporasi, sesuai hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.

Mahasiswa minta pemerintah hadir sebelum kebakaran terjadi

Aksi kemah tersebut memperlihatkan desakan agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada respons darurat. GASS meminta pemerintah menjelaskan hasil kebijakan yang telah dijalankan sekaligus mengungkap kekurangan yang perlu diperbaiki.

Baca Juga: 438 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Siapa Menghitung Kerugian Perempuan dan Anak akibat Karhutla?

Bagi para peserta aksi, persoalan utama bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana mencegah kebakaran, mengawasi aktivitas di kawasan rawan, serta memastikan anggaran publik digunakan secara efektif.

Berbagai tuntutan itu kini membutuhkan tindak lanjut yang terukur, mulai dari keterbukaan data anggaran, hasil evaluasi mitigasi, pengawasan perusahaan, hingga penegakan hukum berdasarkan bukti.

Sementara itu, tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai tuntutan GASS, termasuk permintaan dialog langsung dengan gubernur, masih perlu dikonfirmasi untuk melengkapi pemberitaan.