Khalid Basalamah Ungkap Biaya Percepatan Haji US$4.500 per Jemaah di Sidang Korupsi

SuaraSumsel.id - Pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah (Khalid Basalamah), mengakui adanya pengembalian uang senilai US$554.500 atau sekitar 554.500 dolar Amerika Serikat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.

Pengakuan tersebut disampaikan Khalid ketika menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Ia membenarkan rincian uang tunai dan transfer yang ditanyakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. "Betul," kata Khalid ketika jaksa mengonfirmasi total uang yang diserahkan melalui stafnya, Muhammad Ulfi Makhrija, ke rekening penampungan KPK.

Berdasarkan keterangan jaksa, uang tersebut terdiri atas US$354.500 dalam bentuk tunai dan US$200.000 melalui transfer bank. Rincian transaksi itu menjadi salah satu bagian dari pembuktian perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Rincian Uang US$554.500 yang Diserahkan ke KPK

Dalam persidangan, jaksa memperlihatkan barang bukti uang tunai senilai US$354.500. Uang tersebut terdiri atas 3.545 lembar pecahan US$100. Saat ditanya apakah mengetahui uang yang menjadi barang bukti tersebut, Khalid membenarkannya.

Jaksa kemudian mendalami uang senilai US$200.000 yang diserahkan melalui transfer Bank BNI. Khalid kembali membenarkan keterangan tersebut.

Rincian transfer terdiri atas US$37.000, US$13.000, serta tiga transaksi masing-masing US$50.000. Jika dijumlahkan, seluruh transaksi itu mencapai US$200.000.

Dengan demikian, total uang tunai dan transfer yang dikonfirmasi dalam persidangan mencapai US$554.500.

Khalid Basalamah Ungkap Biaya Percepatan Haji US$4.500 per Jemaah
Selain pengembalian uang, persidangan juga mengungkap kesaksian Khalid mengenai pembayaran biaya yang disebut sebagai biaya visa haji khusus percepatan.

Baca Juga: BRI-KPK Dorong Agen Perubahan Antikorupsi lewat PELOPOR 2026

Khalid menerangkan bahwa jemaah Uhud Tour semula hendak berangkat melalui jalur haji furoda. Namun, menurut keterangannya di persidangan, ia kemudian menerima tawaran untuk menggunakan jalur haji khusus.

Dalam pemeriksaan, jaksa mengonfirmasi apakah Khalid memilih opsi membayar US$4.500 per jemaah untuk visa haji khusus percepatan.

Uang yang Dikembalikan Berkaitan dengan Perkara Kuota Haji

Khalid Basalamah merupakan pemilik PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour. Ia hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji periode 2023–2024.

Dalam perkara tersebut, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan sejumlah pihak lainnya didakwa terkait dugaan pengaturan kuota haji tambahan.

Jaksa mendakwa adanya pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Perkara itu juga mengungkap dugaan pembayaran biaya percepatan dari jemaah dan petugas haji khusus.