Herman Deru Siapkan Rp10 Juta untuk Tangkap Pelaku Karhutla, Bisakah Hentikan Asap?

Besaran Rp10 juta tentu dapat menjadi insentif bagi warga untuk memberikan informasi. Namun, nominal tersebut tidak otomatis menjawab persoalan struktural di balik karhutla.

Di OKI, misalnya, kepala desa sebelumnya menyampaikan kebutuhan tambahan sumur bor di kawasan rawan kebakaran. Pemerintah juga mendorong penggunaan mesin pompa, normalisasi embung hingga pembuatan embung baru.

Artinya, di lapangan persoalannya bukan hanya siapa yang membakar, tetapi juga bagaimana api bisa cepat diketahui, dari mana air untuk pemadaman tersedia, siapa yang bertanggung jawab terhadap lahan, dan mengapa kebakaran dapat berulang di wilayah yang sama.

Salah satu laporan dari OKI bahkan menyebut kebakaran diduga kerap muncul di lokasi yang tidak memiliki tanggung jawab pengelolaan, seperti kawasan pinggir sungai atau lahan yang tidak berada dalam konsesi perusahaan.

Kondisi semacam ini membuat sayembara menangkap pelaku hanya menjadi satu bagian kecil dari persoalan yang jauh lebih panjang.

Pemerintah menyebut sebagian karhutla terjadi karena ulah manusia berdasarkan informasi dari camat dan kepala desa di wilayah rawan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu mengungkap pelaku.

Tetapi tuduhan terhadap pembakar lahan tetap membutuhkan pembuktian. Apalagi dalam kasus karhutla, api dapat menyebar dari satu titik ke titik lain. Menentukan sumber api, waktu awal kebakaran, pihak yang berada di lokasi, hingga motif pembakaran membutuhkan informasi dan penyelidikan yang lebih lengkap daripada sekadar laporan warga.

Di titik inilah efektivitas sayembara Rp10 juta akan diuji.

Apakah hadiah tersebut benar-benar menghasilkan informasi yang dapat membawa pelaku sampai ke proses hukum, atau hanya menghasilkan laporan dan tuduhan baru di tengah situasi yang sudah panas?

Baca Juga: Karhutla Belum Reda, 18 Penerbangan Palembang Kembali Terganggu hingga Kuala Lumpur

Jawabannya tidak cukup diukur dari berapa banyak warga yang melapor. Ukuran yang lebih penting adalah apakah laporan tersebut menghasilkan bukti yang sah, kasus yang terungkap, dan pelaku yang benar-benar diproses sesuai hukum.

Sebab, ketika karhutla kembali terjadi dan asap kembali menyelimuti Palembang, publik tidak hanya membutuhkan informasi mengenai siapa yang membakar.

Publik juga membutuhkan jawaban mengenai mengapa kebakaran terus berulang dan apakah sistem pencegahan serta penegakan hukum yang ada benar-benar bekerja.