- Akademisi UIN Raden Fatah Ahmad Muhaimin menyatakan komunikasi pemerintah saat kabut asap di Palembang mengalami celah empati.
- Pengemudi ojek online Hardiansyah meninggal dunia di Palembang pada Minggu, 4 Oktober 2026, setelah mengalami sesak napas.
- Pemerintah didorong transparan mengatasi ketidakpastian informasi serta menjawab kecemasan warga yang terdampak langsung oleh kabut asap.
SuaraSumsel.id - Kabut asap di Palembang tidak hanya meninggalkan persoalan kesehatan. Ketika warga mengeluhkan sesak napas, pekerja tetap harus berada di jalan dan kualitas udara memburuk, muncul pertanyaan lain yang tak kalah penting yakni seberapa jauh komunikasi pemerintah mampu menjawab kecemasan publik?
Kematian Hardiansyah (41), pengemudi ojek online asal Kertapati, Palembang, setelah mengalami sesak napas di tengah kondisi asap menjadi salah satu peristiwa yang kembali menempatkan persoalan tersebut ke ruang publik.
Akademisi komunikasi politik UIN Raden Fatah Palembang Ahmad Muhaimin melihat peristiwa tersebut bukan semata sebagai persoalan kesehatan atau penanganan karhutla. Menurut dia, kasus seperti ini juga memperlihatkan adanya “communication gap” atau “empathy gap” antara birokrasi dan masyarakat.
Menurut Ahmad, dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang dilakukan pemerintah. Mereka juga membutuhkan komunikasi yang menunjukkan bahwa pemerintah memahami kecemasan dan pengalaman warga.
Persoalannya, komunikasi birokrasi terkadang lebih berorientasi pada penyampaian program, capaian atau langkah administratif yang sudah dilakukan. Sementara bagi warga yang setiap hari menghirup asap, perspektifnya berbeda.
"Mereka berhadapan langsung dengan kualitas udara yang buruk, gangguan kesehatan, aktivitas kerja yang terganggu hingga kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga," ujarnya kepada Suara.com, Minggu (4/10/2026).
Ahmad menilai komunikasi pemerintah dalam kondisi seperti itu semestinya dimulai dari empati terhadap warga yang terdampak, sebelum masuk pada penjelasan mengenai program atau kinerja pemerintah. “Dalam situasi krisis, pemerintah perlu berbicara dari perspektif warga," ujarnya.
Bukan sekadar mengatakan kondisi terkendali
Persoalan komunikasi menjadi semakin sensitif ketika narasi resmi mengenai kondisi lapangan tidak terasa sama dengan pengalaman masyarakat. Ahmad mengingatkan bahwa narasi formal mengenai kinerja pemerintah dapat dipersepsikan publik sebagai defensif atau bahkan performatif apabila tidak disertai penjelasan yang menyentuh persoalan yang benar-benar dirasakan warga.
Baca Juga: Kabut Asap Palembang, Pesawat dari Malaysia Gagal Mendarat hingga Penumpang Rekam Momen Putar Balik
"Karena itu, komunikasi krisis seharusnya menjawab pertanyaan yang sederhana tetapi penting, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan masyarakat," ucapnya.
"Dan yang tak kalah penting, siapa yang bertanggung jawab apabila terdapat kelalaian?," sambungnya.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kabut asap tidak lagi sekadar menjadi gangguan jarak pandang, tetapi mulai masuk ke rumah, mengganggu aktivitas warga dan memunculkan kekhawatiran kesehatan.
Warga membutuhkan kepastian, bukan hanya informasi
Persoalan karhutla juga memiliki dimensi yang lebih panjang daripada sekadar memadamkan api. Dalam pandangan Ahmad, respons pemerintah seperti pembagian masker, pendirian pos kesehatan, penyemprotan atau operasi pemadaman memang penting.
Namun, respons hilir tersebut belum otomatis menjawab pertanyaan publik mengenai sumber persoalan. Masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai lokasi kebakaran, status lahan, proses penegakan hukum dan perkembangan penanganan kasus.
Tag
Berita Terkait
-
Kabut Asap Palembang, Pesawat dari Malaysia Gagal Mendarat hingga Penumpang Rekam Momen Putar Balik
-
Asap Karhutla Mengepung Palembang, Keluhan Pernapasan Memburuk pada Pasien Rentan
-
Kisah Terakhir Hardiansyah, Ojol Palembang dengan Asma yang Meninggal di Tengah Asap
-
Kilang Plaju Satukan Doa dan Ikhtiar Lewat Sholat Istisqa di Tengah Kemarau
-
Warga Sumsel Mulai Bergerak, Petisi Evaluasi dan Transparansi Karhutla Ramai Ditandatangani
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
4 Hotel Murah dekat Alun-Alun Kidul Jogja untuk Liburan Hemat
-
Usung Standar Internasional, Bank Sumsel Babel Run 2026 Targetkan 6.900 Pelari
-
564 PKL Pasar 16 Ilir Palembang Terancam Dipindahkan, Ini Lokasi Relokasi yang Disiapkan
-
Sufmi Dasco Pernah Sekolah di Palembang, Kini Diusulkan Jadi Wapres Prabowo
-
Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Dapat Beasiswa S1 dan Bergabung dengan Damkarmat